Sembako Hingga Sekolah Akan Kena PPN

Foto/dok: Money Kompas.com

JAKARTA – Dilansir dari Kompas.com, Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dari yang sebelumnya 10%. Rencana tersebut diatur dalam perubahan kelima Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Mengutip laman resmi Kementrian Keuangan (Kemenkeu), PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Saat ini, pemerintah berencana menerapkan skema multitarif PPN, di mana skema ini diyakini akan lebih mengedepankan asas keadilan. Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo dalam diskusi Infobank secara virtual, Kamis, (3/6/2021).

“Barang-barang kebutuhan masyarakat yang selama ini dikenai pajak 10%, nanti bisa hanya dikenai 7% atau 5%. Sementara barang yang dikonsumsi kelompok atas itu yang akan dikenai pajak lebih tinggi. Ini merupakan cara pemerintah mengurangi distorsi sekaligus menciptakan asas keadilan, itu yang sedang kami rancang,” kata Yustinus.

Selain pasal 7 Ayat (1) yang tertulis: “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 12% (12 persen).” Pasal 4A yang menghapus jasa pendidikan dari daftar objek non-jasa kena pajak (JKP) juga turut menjadi sorotan dalam draf perubahan UU KUP ini.

Dengan demikian, bukan hanya sembako atau kebutuhan pokok lainnya yang dikenai PPN, pemerintah rencananya juga akan kenakan PPN sebesar 12% untuk sekolah atau jasa pendidikan lainnya.

Di mana sebelumnya, mengacu UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sekolah dikecualikan dari daftar objek PPN.

Oleh karenanya, tidak heran apabila perubahan kelima RUU KUP tersebut menuai banyak polemik dari berbagai pihak. Menanggapi hal itu, Menteri Keungan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan akan menjelaskan secara lengkap soal rencana tersebut jika sudah dibahas di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Mengenai masalah PPN, kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena ini dokumen publik yang kami sampaikan pada DPR melalui Surat Presiden,” kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis, (10/6/2021).

Editor: Wilujeng Nurani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup