JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengadakan Rapat Kerja bersama Kementrian Pertanian tentang evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020-2021, Anggaran Belanja Tahunan (ABT) 2021, Rencana Kerja Anggaran – Kementrian dan Lembaga Perintah (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah – Kementrian dan Lembaga Perintah (RKP-K/L) Tahun 2022 serta isu-isu aktual lainnya pada Rabu, (9/6/2021).
Dalam sidang tersebut, anggota Komisi IV, Muhamad Haerudin Amin, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi petani sangatlah banyak untuk kita harus bisa menyelesaikannya.
“Problemnya itu di kartu tani, produksi dan problem di distribusi. Dan semua problem ini sama-sama kita ketahui,” terang kang Haer, sapaan akrabnya.
Menghadapi problem yang begitu kompleks, Haer menyayangkan rumitnya mekanisme yang dibuat oleh Kementrian Pertanian dalam pendistribusian pupuk ke petani.
“Pupuk Indonesia Holding Company sudah diberi modal, dikasih pasar begitu enaknya, tidak perlu bertempur dengan perusahaan-perusahaan lain, tapi mengapa petani kita susah mendapatkan pupuk,” jelas Haer.
“Selain itu, sebenarnya problem terbesar yang kita hadapi yaitu terkait data, oleh karenanya kita harus segera melakukan perbaikan agar tidak terjadi validitas data yang tidak akurat,” pungkasnya.
Reporter: Hilal Alfath
Editor: Wilujeng Nurani
