Banprov Jabar Dikritisi Kades di Bekasi, Syahrir: Kita masih Perjuangkan

H Syahrir Anggota DPRD Jawa Barat, Foto: Ist.

BEKASI – Dana Desa (DD) Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat untuk desa yang hanya sebesar 130 juta dinilai kurang memadai oleh kepala desa (kades) se-Kabupaten Bekasi.

Saat pertemuan para kades dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Syahrir didampingi DPMD Jabar di Gedung Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (24/3/2022). Kades Burangkeng Nemin menyebut Banprov Jawa Barat belum dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya.

“Ini Provinsi Jawa Barat, ada tapi tidak terasa. Kita lebih ingat pusat dan kabupaten, karena apa?. 130 juta itu sudah diatur buat pulsa RW, posyandu, sudah diatur semua, buat infrastruktur mana?, gerakan membangun desa dimulai dari infrastruktur, bukan hanya posyandunya, pulsa rw,” kata Nemin dalam sesi tanya jawab disambut tepuk tangan para kades lain nya.

Kabupaten Bekasi, kata Nemin salah satu penghasil pajak terbesar di untuk Jawa Barat, sehingga sudah seharusnya ada perhatian kepada desa-desa.

“Pajak kendaraan paling padet di Bekasi dan otomatis kerusakan jalan yang paling cepat di Bekasi, bukan di Ciamis. Penghasilan besar, tapi pengembaliannya kecil, mohon diseimbangkan. Desa-desa yang ada di Bekasi tolong ditingkatkan perhatiannya,”tuturnya dia.

Sementara itu, Kepala Desa Lambang Sari, Pipit Haryanti mengatakan Banprov sebesar 130 juta sudah ditentukan alokasi peruntukan oleh pemerintah sehingga tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur.

“Porsinya sudah dipos-poskan, ada untuk posyandu sebesar Rp 1.750.000, iya kalau yang posyandunya sedikit, kalau posyandu ada sampe puluhan, sampai 50-60 kaya di Sumber Jaya, uang segitu habis buat posyandu, terus buat infrastruktur mana?,” kata Pipit.

Pipit pun mengatakan selain untuk posyandu, Banprov juga diperuntukkan pulsa RW, tambahan perasional kepala desa, tambahan operasional perangkat desa.

“Ada juga tambahan operasional untuk BPD 7 juta tahun ini, kemarin 5 juta sekarang 7 juta. Selebihnya untuk bantuan posyandu, kalau posyandu cuma 8-5, sisanya bisa infrastruktur, kalau posyandu yang banyak ya habis,” tuturnya.

Kades di Kabupaten Bekasi tidak mempermasalahkan jika Banprov dana desa hanya sebesar 130 juta, namun harus ada bantuan ataupun program pembangunan lainnya.

“Kita nih (kades,red), okelah Banprov dapat 130 juta sudah dipos-poskan. Mudah-mudahan diluar bantuan lain kita bisa diprioritaskan dari dinas-dinas di Jawa Barat,”tutur dia.

Total ada 5312 desa di Jawa Barat yang juga mendapatkan Banprov dana desa sebesar 130 juta. Syahrir mengatakan jika satu desa naik semua desa lainnya di Jawa Barat juga harus naik.

“Itu memang serba salah ya, kan desa di Jawa Barat itu lima ribu lebih, kalau kita naikkan kan indisikasinya lima ribu desa kenaikan ya. Ini kita masih perjuangkan ya,” kata dia.

Syahrir sependapat dengan Nemin, bahwa Kabupaten Bekasi merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar untuk Jawa Barat.

“Kita lihat juga kemampuan keuangan daerah dan memang dirasakan masih kurang, terutama pendapatan pajak dari Kabupaten Bekasi sangat tinggi, ini menjadi bargaining kita,”kata Syahrir yang juga dapil Kabupaten Bekasi ini. (KBE/Terkenal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup