Foto/dok: serangnews
BANTEN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) menggelar aksi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Kamis, (3/6/2021).
Aksi yang diikuti oleh gabungan beberapa organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) Pimpinan Wilayah (PW) Banten, Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) PW Banten, Komunitas Soedirman (KMS) 30, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Banten, Himpunan Mahasiswa Magister Akuntansi (HIMMA) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten, mengusung slogan Banten Darurat Korupsi.
Hal ini lantaran maraknya kasus korupsi yang menjerat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, bahkan di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Beberapa kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten adalah Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping, Kasus Korupsi Dana Hibah Pondok Pesantren (Ponpes) dan Kasus Pengadaan Masker KN-95.
Ketua Umum HMB Jakarta, Muhammad Fahri dalam orasinya menyampaikan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Banten sangat menciderai masyarakat. Menurutnya, kasus ini bukan hanya menimbulkan kerugian materi saja, tetapi juga kerugian moral Provinsi Banten itu sendiri.
“Banten yang terkenal dengan identitas jawara dan ulama, hari ini betul-betul tercoreng, karena tindakan korupsi yang sedang marak terjadi sama sekali tidak mencerminkan karakter keduanya. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa Banten sedang tidak baik-baik saja. Selamat datang di destinasi wisata korupsi Banten,” ujar Fahri.
Hal senada juga disampaikan perwakilan HMI Cabang Serang, Dede Ruslan Rafiudin, bahwa apa yang saat ini terjadi di Banten, menandakan Gubernur Banten tidak serius dalam memimpin.
“Ini menandakan Gubernur Banten tidak serius dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi yang telah dijanjikannya. Bahkan terkesan seperti Gubernur magang,” ungkap Dede di tengah orasinya.
“Untuk itu, kami mendesak Kejati Banten segera mencari dalang dibalik tiga kasus korupsi yang sudah mencoreng nama baik Provinsi Banten,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum GMNI Cabang Serang, Arman Maulana Rachman menilai bahwa Wahidin Halim (WH)-Andika tidak sesumbar saat kampanyenya.
“Apa yang terjadi di Provinsi Banten tentu menjadi sebuah ironi bagi kita, tiga kasus korupsi ini adalah jawaban bagaimana ketidak becusan WH-Andika dalam melakukan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemprov Banten,” tuturnya.
Selain itu, dirinya juga menyayangkan diamnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten melihat kondisi Banten hari ini.
“Kasus ini seharusnya mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk tindakan konkrit dan tegas dari DPRD Provinsi Banten, selain itu mereka juga seharusnya dapat menggunakan hak interpelasi terhadap WH-Andika sebagai tanggung jawab konstitusional,” pungkasnya.
Dalam aksinya, Kasibat menyatakan lima sikap resminya, yakni:
- Kejati harus memeriksa Sekda dan Banggar Provinsi Banten
- Mendorong KPK untuk ikut serta mengusut tuntas kasus mega korupsi Provinsi Banten
- BPK RI harus evaluasi ulang Provinsi Banten terhadap pemberian WTP
- Segera gunakan hak interpelasi DPRD Provinsi Banten
- WH-Andika sebagai Gubernur Banten harus bertanggung jawab atas terjadinya mega korupsi di Banten
“Kami Kasibat, tidak akan pernah berhenti melakukan perjuangan dalam mengawal kasus korupsi di Banten. Kami berkomitmen akan terus berlipat ganda jika kebeneran coba ditutupi, tentunya kami akan menjadi musuh yang nyata bagi para penjahat rakyat yang melakukan korupsi uang rakyat Banten,” tutup surat pernyataan Kasibat.
Reporter: Hilal
Editor: Wilujeng Nurani
