Sidang Paripurna LKPJ Bupati Bekasi Gagal Digelar

BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi gagal menggelar sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bekasi tahun anggaran 2020 yang sebelumnya diagendakan pada Jum’at, 28 Mei 2021.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Helmi menyampaikan, tertundanya sidang paripurna terjadi lantaran adanya tahapan pelaksanaan yang belum selesai, seperti paparan dan sinkronisasi ditambah lagi dengan ketidakhadiran eksekutif dalam pembahasan dokumen LKPJ.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh, bahwa pembahasan LKPJ belum selesai, bahkan sampai saat ini masih proses penajaman data.

“Memang ada penundaan, karena ada beberapa yang belum selesai dan saat ini masih proses penajaman data,” ungkap Muh Nuh pada awak media.

Selain data yang belum lengkap, Muhammad Nuh juga menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan laporan lanjutan dari tim LKPJ tersebut.

“Data juga belum lengkap, saya juga belum mendapat laporan lebih lanjut dari tim,” tambahnya.

Kendati demikian, Muhammad Nuh mengklaim bahwa penundaan sidang paripurna ini hanya kerena belum lengkapnya data-data, bukan karena ada penolakan dari DPRD Kabupaten Bekasi terkait LKPJ Bupati Bekasi 2020.

“Ya karena memang datanya yang belum lengkap saja, bukan karena penolakan, kalau kita ya hanya ikut suara umat saja,” pungkasnya.

Reporter: Risky Pangestu
Editor: Wilujeng Nurani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup