Lembaga riset AidData merilis data beberapa negara yang menumpuk utang tersembunti kepada Tiongkok, salah satunya Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia tercatat memiliki utang tersembunyi sebesar USD 17,28 miliar atau setara Rp 245,3 triliun.
Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan lantas buka suara menjelaskan hal tersebut. Menurut Yustinus, utang tersembunyi atau hidden debt yang dilaporkan AidData bukan berarti pemerintah sembunyi-sembunyi berutang.
Yustinus menjelaskan bahwa hidden debt adalah utang non-pemerintah. Namun jika terjadi wanprestasi maka berisiko kepada pemerintah.
“Supaya jelas, saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan,” tulis Yustinus dalam akun Twitter-nya, Jumat (15/10). “Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu tranparansi.”
Lebih lanjut, Yustinus memaparkan bahwa utang tersebut dihasilkan dari skema business to business (B-to-B) yang dilakukan oleh BUMN, bank milik negara, Special Purpose Vehicle, perusahaan patungan dan swasta. Yustinus menegaskan bahwa utang BUMN tak tercatat sebagai utang pemerintah.
“ Demikian juga utang oleh perusahaan patungan dan swasta tidak masuk dalam wewenangoPemerintah, sehingga jika pihak- pihak tersebut menerima pinjaman, maka pinjaman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka,” lanjutnya. “Meski demikian, tata kelola kita kredibel dan akuntabel soal ini.”
Yustinus lantas mengungkapkan bahwa penarikan utang luar negeri (ULN) yang dilakukan pemerintah maupun badan usaha selalu tercatat dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan menyusun dan mempublikasikan SULNI secara bulanan.
“Berdasarkan data SULNI per akhir Juli 2021, total ULN Indonesia dari Cina sebesar USD 21,12 miliar, terdiri dari utang yang dikelola Pemerintah sebesar USD 1,66 miliar (0,8% dari total ULN Pemerintah), serta utang BUMN dan swasta dengan total mencapai USD 19,46 miliar,” ungkapnya. “Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, tidak tepat jika terdapat ULN (termasuk pinjaman Cina) yang dikategorikan sebagai ‘hidden debt’. Semua ULN yang masuk ke Indonesia tercatat dalam SULNI dan informasinya dapat diakses oleh publik. Tak ada yg disembunyikan atau sembunyi2.”
Sedangkan terkait utang BUMN yang dijamin, tutur Yustinus, dianggap sebagai kewajiban kontinjensi pemerintah. Hanya saja, kewajiban kontinjensi tidak akan menjadi beban yang harus dibayarkan pemerintah sepanjang mitigasi risiko default dijalankan.
Adapun kewajiban kontinjensi memiliki batasan maksimal. Yustinus mengungkapkan bahwa batas maksimal pemberian penjaminan baru terhadap proyek infrastruktur yang diusulkan memperoleh jaminan pada 2020 – 2024 sebesar 6% terhadap PDB 2024.
“Dengan tata kelola seperti ini, mitigasi risiko dilakukan sedini mungkin dan tdk akan menjadi beban pemerintah, apalagi beban yg tak terbayarkan. Jadi sekali lagi, tak perlu dikhawatirkan sepanjang dikaitkan dg pemerintah. Mari terus semangat dan berkolaborasi untuk negeri,” jelasnya. “Tentu saja Pemerintah mengapresiasi siapa pun yang punya concern pada tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk utang. Mohon terus didukung dan dikritisi. Banyak pelajaran dari negara lain bisa dipetik, kita tingkatkan kewaspadaan dan tetap optimis. Salam Indonesia!”
Sumber :(wk/Bert)
