Rapat Panja MBKM Komisi X dengan Empat Rektor di Gedung DPR RI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat rapat Panja MBKM Komisi X DPR RI dengan empat rektor, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Foto: Jaka/nvl

JAKARTA – Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek (Kemendikbudristek), ternyata belum dilandasi kajian akademis dan dasar hukum yang memadai. Termasuk belum adanya skema sosialisasi dan pendampingan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Demikian salah satu poin penting kesimpulan rapat Panja MBKM Komisi X DPR RI dengan empat rektor, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang memimpin rapat tersebut, membacakan poin-poin penting kesimpulan menyangkut konsep MBKM yang digulirkan Kemendikbudristek.

Pada rapat tersebut, Panja secara khusus ingin menggali lebih dalam apa saja perubahan yang terjadi ketika kebijakan Kampus Merdeka diterapkan di kampus-kampus. Fikri menambahkan, ada sisi positif, memang, dari pemberlakuan Kampus Merdeka. Menurut Rektor Universitas Diponegoro, Kampus Merdeka diharapkan menjadi jawaban atas tuntutan kualitas lulusan dan kurikulum pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup