JAKARTA – Wakil Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Solihin Pure menyoroti kicauan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pure menilai kicauan SBY terkesan memperkuat isu politik yang sedang dimainkan Partai Demokrat.
Sejumlah politikus Partai Demokrat sebelumnya ‘menyerang’ pribadi pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra, yang juga Ketua Umum DPP PBB.
Hal tersebut buntut dari langkah Yusril bersedia menjadi kuasa hukum empat mantan kader partai berlambang mercy. Bahkan kemudian mengajukan uji materiel terhadap AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.
“Jadi, kicauan Pak SBY ini seperti bagian dari upaya memainkan drama ‘playing victim’. Seakan-akan anaknya, AHY dan PD sedafng dizalimi untuk mencari simpati rakyat,” ujar Pure dalam keterangannya, Selasa (28/9)
SBY dalam kicauannya lewat akun @SBYudhoyono menyindir soal kemungkinan penegakan hukum di Indonesia bisa dengan mudah dibeli dengan uang.
“Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. *SBY*,” kicau SBY.
Pure menilai kicauan Presiden ke-6 RI itu sebuah pernyataan yang cukup aneh.
Pasalnya, Pure menyebut penegakan hukum dan keadilan tidak bisa dipisahkan. Penegakan hukum yang benar merupakan cermin keadilan dan tidak bisa diubah dengan uang.
“Mau uang seabrek-abrek, kalau materi permohonan dalam judicial review realistis dan dapat meyakinkan para hakim MA, maka pasti akan dimenangkan,” kata Pure.
Dia kemudian menyarankan para kader Demokrat menyiapkan argumen hukum yang baik, untuk menjawab uji materiel yang diajukan keempat mantan anggota PD ke MA.
“Kalau memang (AD/ART) tidak mengandung unsur oligarki, nepotisme dan kecenderungan diktator, lantas kenapa harus takut? Tinggal sanggah dan lawan saja nanti, toh yang digugat juga bukan mereka, tetapi keputusan kemenhukham,” katanya.
Pure juga mengatakan keempat mantan kader PD yang meminta jasa profesional Yusril sebagai ahli hukum, sedang berupaya memulihkan hak-hak mereka. Keempatnya merasa hak mereka tercederai dengan aturan AD/ART PD.
“Jadi, dalam konteks ini mereka adalah yang terzalimi. Jangan malah di balik, apalagi keempatnya seolah-olah mendompleng kekuasaan dari Kabinet Jokowi”
“Bukannya Kemenkumham yang representasi kekuasaan Jokowi justru telah mengesahkan kubu mereka mereka? Kalau sekarang keempatnya menempuh jalur hukum untuk membela hak mereka dari kuasa dominan kelompok Cikeas, kenapa dihalangi? Kok Pak SBY malah mellow,” pungkas Pure.
Reporter: Hilal H
