PB HMI Soroti Berbagai Kebijakan Tidak Pro Rakyat

Ilustrasi bendera HMI berkibar.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) menyoroti berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, kebijakan pemerintah dianggap tidak pro rakyat dan justru semakin membuat kondisi masyarakat tertekan.

Ketua Bidang PTKP PB HMI, Abdul Hakim El mengungkap kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi persoalan rakyat. Antara lain, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), komersialisasi pendidikan, kriminalisasi aktivis mahasiswa, hingga korupsi di sektor pertambangan.

“Negara seolah tanpa beban memproduksi masalah baru bagi rakyat Indonesia, setidak-tidaknya dalam berbagai situasi yang sangat menyulitkan keberlangusngan hidup berbangsa dan bernegara,” ujar Abdul Hakim dalam siaran persnya, Senin (10/6).

Abdul Hakim menilai wajar jika banyak pihak yang kontra dengan kebijakan Tapera. Pasalnya, Tapera tidak hanya dianggap memberatkan pekerja, melainkan juga para pengusaha.

“Pekerja berpendapatan di atas UMR, setiap bulan gajinya dipotong 2,5 persen. Pelaku usaha juga keberatan dengan kewajiban menambahkan 0,5 persen gaji pekerja untuk  Tapera,” tuturnya.

PB HMI juga menyoroti komersialisasi pendidikan terkait kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT). Meskipun, kini Kemendikbud-Ristek telah membatalkan Permendikbud 2/2024.

“Tetap kita asumsikan pernah terjadi sebab telah menjadi kebijakan. Bayangkan jika kenaikan UKT tidak dibatalkan, biaya kuliah menjadi sangat mahal,” kata Abdul Hakim.

Ia menegaskan, PB HMI sebagai organisasi perjuangan mahasiswa islam di Indonesia tidak akan hanya berdiam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Melalui ragam diskusi dan pengkajian isu, PB HMI menilai selurug kader harus proaktif mempelajari, memahami dan menanggapi permasalahan kontemporer bangsa.

Menurutnya, fungsi kontrol HMI dalam bentuk aksi unjuk rasa perlu dilakukan untuk memastikan negara dengan seluruh perangkat di dalamnya tidak menyengsarakan rakyat.

“Langkah PB HMI dalam menanggapi kesewenang-wenangan negara ini sudah tentu juga merupakan bentuk penegasan atas keberpihakan HMI kepada rakyat, dan peran HMI untuk Indonesia,” tegasnya.

Sebagai penolakan atas berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat, PB HMI mengeluarkan 4 pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta secara efektif membatalkan program perumahan rakyat yang dimaksud;

2. Mendesak pemerintah untuk segera menghentikan komersialisasi pendidikan dan memberikan pendidikan gratis bagi seluruh anak bangsa di semua jenjang pendidikan;

3. Mendesak Kapolri untuk membebaskan seluruh aktivis mahasiswa utamanya kader HMI yang ditangkap dan ditahan di berbagai Polres dan Polda karena memperjuangkan nasib rakyat, serta meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) agar mencopot Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) di wilayah tersebut;

4. Mendesak Presiden untuk memimpin dan memantau langsung proses pemberantasan berbagai kasus korupsi di Indonesia, utamanya kasus berkait dengan PT. Timah dan PT Aneka Tambang (Antam).

Tutup