Menu

Mode Gelap

Nasional · 18 Mei 2021 17:56 WIB ·

Komisi IV DPR RI Nur’aeni Mendorong Kelembagaan Bulog


					Komisi IV DPR RI Nur’aeni Mendorong Kelembagaan Bulog Perbesar

Foto/dok : dpr.go.id

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Nur’aeni mendorong pelaksanaan penguatan kelembagaan Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal ini menjadi perhatian karena peran dan tugas Bulog dianggap semakin memprihatinkan. Walaupun, secara kedudukan Bulog lahir dari keputusan Presiden, akan tetapi tidak mendapatkan peran penuh untuk menjaga ketersediaan dan penyaluran beras maupun pangan.

“Kami mendorong sekali, bagaimana ke depan Badan Pangan Nasional ini segera terbentuk. Tidak perlu berlama-lama. Mungkin (pembentukan BPN) yang harus segera dilakukan. Pemahaman serta pemikirannya harus sama frame-nya antara Komisi IV mungkin dengan mitra lainnya,” ungkap Nur’aeni dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Dirut Perum Bulog, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Diketahui, Perum Bulog mengalami kesulitan untuk menyalurkan komoditas pangan strategis, khususnya beras. Proses penyaluran ini tidak bisa dilakukan secara sepihak namun harus menunggu instruksi pemerintah. Padahal, berdasarkan keterangan Dirut Perum Bulog Budi Waseso, kini stok beras Bulog sebesar 1,3 juta ton di mana berpotensi cukup untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) dan bencana hingga akhir tahun.

Adanya ketidakseimbangan wewenang antara penyerapan gabah petani dan penugasan penyaluran pangan tersebut dapat mengakibatkan perputaran stok beras di gudang Bulog terganggu. Sejalan dengan Nur’aeni, Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari turut mendukung penguatan Bulog. Tidak hanya memberikan dukungan, dirinya menegaskan agar Perum Bulog menjalin koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian guna memaksimalkan penyerapan.

Oleh sebab itu, Komisi IV DPR RI berencana akan melakukan rapat gabungan bersama Komisi VI, Komisi VIII, dan Komisi XI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian   Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan guna membahas pengelolaan cadangan beras termasuk  di antaranya  mekanisme disposal stok  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pertanian  RI  Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI turut mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga yang menangani bidang pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 126, yang seharusnya sudah dibentuk tiga tahun lalu sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disahkan.

Sumber: dpr.go.id

Artikel ini telah dibaca 91 kali

badge-check

Editorial Staff

Baca Lainnya

Pemerintah Menetapkan Permenaker Terbaru!

17 Maret 2023 - 09:58 WIB

77B1C82D 0C67 4240 A7CA BAD7798EA4BE

Presiden Jokowi Turun Gunung, Tunda Pemilu 2024

17 Maret 2023 - 01:52 WIB

pemilu

VIDEO: Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Terhadap D

12 Maret 2023 - 05:19 WIB

Kekasih Mario Dandy Anak Pejabat Pajak, AG Resmi Ditahan

10 Maret 2023 - 02:24 WIB

WhatsApp Image 2023 03 09 at 01.33.13

Kementerian Perindustrian Anggarkan Rp 140 Miliar untuk Hannover Messe 2023

8 Maret 2023 - 16:45 WIB

WhatsApp Image 2023 03 08 at 15.41.06

Coorporate Secretary Pertamina Minta Maaf

5 Maret 2023 - 22:12 WIB

WhatsApp Image 2023 03 05 at 10.19.44
Trending di Nasional