PMII Pandeglang Demo Ricuh di DPRD, Pengunjuk Rasa Suarakan ‘Maling Uang Negara’

Foto: Tangkapan Layar Video Saat Ricuh Demo.

PANDEGLANG – Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan gedung DPRD Pandeglang berujung ricuh, Senin (13/9/2021). Massa mendobrak pagar kantor wakil rakyat hingga rusak.

Bentrokan dipicu saat Mahasiswa menjebol gerbang untuk masuk ke gedung DPRD. Bentrokan semakin memanas saat pengunjuk rasa membakar poster dan mencoret-coret dinding DPRD dengan kata “Maling”.

Polisi pun berusaha membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Dalam aksinya mereka meminta DPRD segera mengembalikan temuan BPK yang merugikan negara.

“Kami menuntut agar kerugian negara segera dikembalikan, karena ini sudah dianggap maling uang negara ditengah Pandemi COVID-19,” tegas seorang mahasiswa, Rival.

Korlap aksi, Rival Yadi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK bahwa ada 4 temuan di DPRD Pandeglang. Pertama pembayaran biaya transportasi tidak sesuai ketentuan kerugian negara Rp 418.000.000. Kedua perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan hingga mengalami kerugian negara Rp 145.400.000. Ketiga SPT dibuat tidak sesuai ketentuan. Keempat kegiatan sosialisasi perda inisiatif DPRD dan sosialisasi fungsi DPRD tidak sepenuhnya sesuai ketentuan hingga mengalami kerugian negara Rp 1.396.975.000.

“Total keseluruhan temuan BPK yaitu Rp 563.400.000 yang harus di kembalikan oleh DPRD. Dan yang baru dikembalikan hanya Rp 100.900.000. Sedangkan yang belum dikembalikan Rp 462.500.000,” kata Rival dalam orasinya.

Rival menilai bahwa pengembalian uang tersebut sudah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh BPK RI selama 60 hari.

“Peraturan BPK nomor 2 tahun 2017 bahwa pengembalian uang yang seharusnya maksimal dikembalikan dalam tenggang waktu kurang 60 hari tertanggal 5 Mei 2021 tapi ini sudah melewati batas waktu tersebut,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomitmen akan menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan mengembalikan uang secara diangsur.

“Kami sudah ada upaya untuk melakukan pengembalian, kami juga berkomitmen akan dikembalikan sepenuhnya meskipun saat ini belum sepenuhnya dikembalikan atau secara diangsur,” ungkapnya.

Bahkan kata Udi, pada saat rapat pimpinan permasalahan tersebut sudah dibahas kembali dan dirinya sudah mempertanyakan sudah sejauh mana upaya tindaklanjutnya.

“Pada saat melakukan Rapim tanggal 8 kemarin dibahas juga terkait tindaklanjuti LHP BPK itu,” tandasnya.

Reporter: Hilal H

Editor: Ardi Priana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup