JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mempersiapkan dan menyusun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum baik Pilpres dan Pileg, serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional 2024.
Menurutnya, perhelatan demokrasi yang akan berlangsung tahun 2024 memiliki kompleksitas sangat tinggi. Karena dalam rentang waktu lebih kurang 8 bulan akan dilaksanakan Pemilu (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada sekaligus pada tahun 2024. Maka kita mencoba menyusun sejak awal desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 itu, kata Guspardi dalam keterangan persnya, Jumat (10/9/2021).
Walaupun dalam rapat yang telah dilakukan beberapa hari lalu belum dilakukan pengambilan keputusan, namun Guspardi mengingatkan KPU agar mempertimbangkan keadaan pandemi yang masih mengancam. Ia mengatakan, KPU juga mesti mempersiapkan dua skenario sekaligus untuk pelaksanaan Pemilu 2024, pertama adalah (Pemilu) dalam suasana normal, dan kedua dalam suasana tidak normal (pandemi).
“Dua skenario itu belum terlihat yang disampaikan oleh KPU dalam pemilu dan pilkada 2024. Ada kemungkinan pemilu berubah secara teknis karena situasi pandemi Covid-19 yang belum bisa di prediksi kapan akan berakhir. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Guspardi juga mengingatkan KPU untuk mempersiapkan penjabaran anggaran yang terstruktur dalam momen pesta demokrasi 2024 nanti. Antisipasi Kalau seandainya pelaksanannya dilakukan masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang tentu konsekuensinya akan ada tambahan anggaran guna mengakomodasi berbagai hal berkaitan dengan protokoler kesehatan dan lain sebagainya.
“Sebagaimana pernah terjadi saat Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang dilaksanakan dalam masa pandemi Covid, anggarannya juga bertambah sekitar Rp4,77 triliun,” tutur legislator asal Sumatera Barat itu. Untuk itu, lanjut Guspardi, penyiapan dua skenario di atas akan berimplikasi pada anggaran pelaksanaan.
“Kalau tidak salah anggaran Pemilu Rp86 triliun, Pilkada 26,2 triliun. Di sini belum kami lihat rincian anggaran apakah telah memasukkan skenario dalam pandemi Covid-19. Karena prinsipnya setiap program tentu didukung anggaran. Pemilu 2024 cukup kompleks dan pasti akan memerlukan biaya tinggi.
“Tetapi perlu diingat, penyusunan anggaran harus berpatokan kepada prinsip efisiensi dan efektifitas, namun betul-betul memberikan manfaat yang maksimal untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang berkualitas,” pungkas Anggota Baleg DPR RI tersebut.
Di sisi lain, Ketua KPU RI Ilham Saputra sempat mengusulkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 digelar 21 Februari 2024. Ini ditentukan dengan pertimbangan penyelenggara Pemilu memiliki waktu yang memadai untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu dan penetapan hasil Pemilu dengan jadwal pencalonan pemilih. (dep/sf/dpr.go.id)
