Demi Kesalamatan Jemaah, DPR Sepakat Haji Tanpa Visa Resmi Tidak Sah

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi mengatakan, pernyataan sah atau tidak sah haji tersebut sebenarnya bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Menteri Haji Arab Saudi.

terkenal.co.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, jemaah haji yang menggunakan visa jenis apapun selain visa resmi maka hajinya dinyatakan tidak sah.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi mengatakan, pernyataan sah atau tidak sah haji tersebut sebenarnya bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Menteri Haji Arab Saudi.

“Pernyataan tersebut merupakan penegasan dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah. Beliau mengumumkan adanya fatwa dari ulama senior Arab Saudi yang menyatakan bahwa ibadah haji tanpa melalui proses visa resmi dianggap tidak sah,” kata Ashabul Kahfi saat dikonfirmasi, Jum’at (3/5/24).

Menurut Ashabul, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi jemaah. Terlebih, negara memiliki tanggung  jawab untuk melindungi warga negaranya termasuk saat mereka menjalankan ibadah haji.

“Kegiatan haji harus dijalankan melalui prosedur yang benar untuk memastikan  jumlah jemaah dapat dikontrol, yang mana sangat penting untuk pemantauan dan keselamatan selama haji,” ujarnya.

“Dalam konteks agama, melindungi jiwa merupakan salah satu tujuan utama. Jika jumlah jemaah haji tidak terkontrol, hal ini dapat menyebabkan overkapasitas di fasilitas publik, yang pada akhirnya bisa membahayakan nyawa jemaah,” lanjut Ashabul.

Oleh sebab itu, kata Ashabul, Komisi VIII menyatakan sepakat dengan fatwa tersebut.

“Secara substansial setuju dengan fatwa tersebut karena ini merupakan langkah yang penting untuk menjaga keselamatan jemaah haji kita,” tukasnya.

Sebelumnya, Arab Saudi resmi melarang jemaah haji menunaikan ibadah haji menggunakan visa resmi atau visa non haji yang tidak dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi.

Hal itu disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas, usai melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/24).

“Visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan haji itu adalah visa yang resmi, visa haji, dan visa mujamalah yang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi Arabia,” kata Yaqut.

Yaqut menegaskan, jemaah haji tidak boleh berhaji menggunakan visa ziarah (turis), visa ummal (pekerja), atau visa jenis apapun selain visa resmi untuk melaksanakan ibadah haji.

Editor: Wilujeng Nurani

Tutup