Singgung Regenerasi Kepemimpinan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Tegaskan Harus yang Paham Persoalan Bekasi
terkenal.co.id – M Nuh, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi mengatakan, regenerasi kepemimpinan di Bekasi harus orang yang bisa paham tentang persoalan Bekasi.
Menurut politisi dari Fraksi PKS ini, mengenal tentang Bekasi bisa dengan cepat dan tidak meraba-meraba.
“Orang tersebut harus memahami daftar inventarisisasi masalah Kabupaten Bekasi, supaya ketika menjabat maka baik itu Penjabat (Pj) atau calon Bupati yang sedang mematut-matut diri atau sedang berdandan untuk dipilih oleh masyarakat adalah orang-orang yang paham,” kata M Nuh Kepada terkenalcoid pada Kamis, (18/4/2024).
“Kemudian, mau mendengar, menerapkan menuju solusi Kabupaten Bekasi lebih baik,” sambung dia.
Lebih lanjut, dia menjelaskan hal ini bisa dilihat dari track record pernyataan yang ada untuk sejauhmana perhatian tokoh-tokoh tersebut dalam persoalan saat ini.
“Tentu saja hal yang utama persoalan pengangguran di Kabupaten Bekasi, Dan bagaimana cara Kabupaten Bekasi atau Calon Pemimpin memiliki kreatifitas yang cukup untuk menjadi pemimpin,” ujarnya.
Ia juga membeberkan, Bagaimana caranya agar calon pemimpin tersebut bisa menekan angka silpa, yang sebenernya menjadi PR berkepanjangan yang sudah sekian lama di Kabupaten Bekasi.
“Kemudian juga hal itu mampu mengefektifkan kerja-kerja birokrasi kelembaga-kelembagaan di Pemerintahan Kabupaten Bekasi supaya menjadi efektif, supaya dana yang dikucurkan yang digunakan menjadi keberhasilan atau bisa menyelesaikan masalah yang ada,” bebernya.
Masih kata dia, Hal ini pun untuk menghindari atau untuk melawan gerakan Sirup (Siram Rupiah) atau apapun namanya yang biasa terjadi di banyak tempat di Kabupaten Bekasi.
“Dan hendaknya kelompok-kelompok pendukung entah itu ormas entah itu Tokoh yang memnuculkan nama-nama tersebut dipublish atau ditawarkan ke masyarakat lewat media yang ada kewajiban dia menguji terlebih dahulu. Seperti, cara berfikir, track record, keberhasilan atau kejujuran tindakan mereka supaya jangan sampai salah pilih,” ucapnya dia.
“Tindakan adanya kontrak dengan para bohir para pemilik dana yang biasa dilakukan oleh dilakukan oleh politisi, ini harus dicermati jangan sampai justru mengkonci calon-calon tersebut tidak lagi berpihak kepada masyarakat. Tapi, Hanya untuk mengembalikan pinjaman kepada bohir tersebut,” pungkasnya.
