Tanggapi Isu Hak Angket, Ma’ruf Amin: Kita Harap Tak Sampai Pemakzulan

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam wacana menggulirkan hak angket.

terkenal.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut menanggapi  perihal wacana usulan hak angket terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ma’ruf mengatakan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPR.

“Hak angket itu kan urusannya Parlemen, urusan DPR. Saya kira itu nanti apa mau dilakukan atau tidak dilakukan itu ada di DPR sana,” ujar Ma’ruf Amin di Ponpes Darul Archam, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (7/3/24).

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam wacana menggulirkan hak angket.

“Pemerintah tidak ikut melibatkan diri di dalam soal hak angket, itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR ya,” kata dia.

Lebih lanjut, Ma’ruf Amin berharap wacana hak angket tidak dibawa terlalu jauh hingga isu pemakzulan kepemimpinan.

“Kita harap tidak sejauh itu, tidak sampai ke sana,” katanya menambahkan.

Ma’ruf ingin pergantian kekuasaan dari Jokowi ke presiden berikutnya dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa ada kejadian yang tidak diinginkan.

“Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan  baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja,” tandasnya.

Diketahui, partai yang sudah menyatakan sikap mendukung hak angket adalah PDIP, PKS, dan PKB. Sedangkan Nasdem dan PPP belum menentukan sikap. Adapun pembentukan pansus hak angket harus berdasarkan urgensi dan memenuhi syarat.

Penggunaan hak angket DPR diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Dalam Pasal 199 Ayat 1 berbunyi “Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat 1 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari  satu  fraksi.

Editor: Wilujeng Nurani

Tutup