Pemkot dan Pemkab Bekasi Akan Tukar Guling Aset

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan

Dua pemerintahan yakni Kota dan Kabupaten Bekasi membuka wacana melakukan tukar guling aset (ruislag). Sejumlah lahan milik pemerintah kabupaten yang berada di sekitar kompleks pemerintahan kota akan ditukar dengan lahan lainnya yang bernilai sama.

Langkah ini dilakukan agar lahan milik daerah itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Soalnya, sejauh ini banyak lahan milik pemerintah kabupaten yang berada di wilayah kota yang pemanfaatannya lemah. Padahal banyak lahan yang dapat digunakan untuk kepentingan publik.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dengan Penjabat Wali Kota Gani Muhammad di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (27/2/2024). Pertemuan ini merupakan agenda lanjutan dari pembahasan aset antara kedua pemerintah daerah.

“Kami terus berprogres, pertama dengan tukar menukar informasi dan statusnya, dan kami bahas alternatif pembahasannya. Ada beberapa yang sudah ditawarkan dikerjasamakan dengan pemerintah kota karena itu titiknya di kota. Yang jelas bagaimana aset ini bisa dimanfaatkan,” kata Dani, usai pertemuan.

Seperti diketahui, meski pemekaran pemerintah daerah Kabupaten dengan Kota Bekasi telah terjadi sejak tahun 2000 silam, akan tetapi persoalan kepemilikan aset dan pemanfaatannya tak kunjung terselesaikan. Terdapat sejumlah aset milik Pemkab Bekasi yang berada di wilayah Kota Bekasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk itu dalam beberapa pekan terakhir persoalan aset antara dua pemerintahan ini fokus dibenahi. Dani mengatakan, pihaknya bakal menghitung nilai pemanfaatan aset tersebut melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Hasilnya akan menjadi dasar Pemkab Bekasi menetapkan nilai kerja sama.

“Nantinya menjadi sewa atau pinjam pakai atau pembahasan lainnya sehingga bisa menjadi manfaat,” kata dia.

Pj. Wali Kota Gani Muhammad mengatakan, pihaknya telah mengusulkan penggunaan aset pemkab, terutama yang berada di sekitar Kompleks Pemkot Bekasi. Hanya saja, usulan tersebut menunggu hasil penilaian KJPP.

Tutup