Kasus Firli Bahuri Masuk Kategori Tak Cukup Bukti?

FOTO Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama Ketua KPK Firli Bahuri

Kasus yang menjerat Ketua KPK 2019-2023, Firli Bahuri termasuk kategori tidak cukup bukti. Sebab berkas perkaranya sudah berulangkali dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan pakar hukum pidana Universitas Al Azhar, Prof. Supardji Ahmad. Pandangan yang disampaikan Prof. Supardji berlandaskan UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

Dalam Pasal 109 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP berisi, perkara yang sudah berulang-ulang dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tetapi belum layak karena hasil penyidikan belum lengkap, maka dapat dikategorikan tidak cukup bukti.

“Terhadap suatu perkara yang tidak cukup bukti, maka dihentikan perkaranya. Pemeriksaan dalam rangka menemukan alat bukti untuk membuat terang benderang perkara harus sesuai dengan fakta dan dilakukan secara professional serta terbebas dari conflict of interest,” kata Prof. Supardji dalam keterangannya, Senin (26/2).

Menurutnya, kepastian hukum merupakan keniscayaan dalam negeri hukum. Penegakan hukum harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap tindakan hukum termasuk penyidikan.

Tutup