KemenPUPR Sikapi Penyesuaian Harga Rumah Subsidi Harus Diimbangi Perbaikan Kualitas

KemenPUPR Sikapi Penyesuaian Harga Rumah Subsidi (Foto: sikumbang.tapera.go.id)

terkenal.co.id  – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyikapi penyesuaian harga rumah bersubsidi perlu diikuti dengan perbaikan kualitas.

KemenPUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mengungkapkan penyesuaian batasan harga jual untuk rumah bersubsidi tahun 2023-2024 bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu diikuti dengan kualitas yang lebih baik.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan PUPR Fitrah Nur mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto menyampaikan bahwa pihaknya memastikan untuk senanti asa menjaga kualitas rumah subsidi.

“Berdasarkan arahan Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, kalau dukungan dari Ditjen Perumahan kita menyiapkan peraturan untuk menjaga kualitas,” terangnya.

Fitrah mengatakan bahwa pemberlakuan penyelesaian harga rumah harus diikuti dengan kualitas yang baik.

“Itu yang kita perlukan. Karena setelah diberlakukannya penyesuaian harga rumah subsidi perlu diiringi dengan kualitas rumah yang lebih baik,” tandasnya.

Fitri mengungkapkan bahwa kualitas rumah subsidi menjadi perhatian utama ini berdasarkan arahan Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto.

“Ini yang menjadi perhatian kita, terutama bagi MBR,” tambahnya.

Ia juga melihat terdapat penyesuaian harga rumah subsidi dari sisi pengembang perlu dilakukan karena harga material konstruksi rumah saat ini mengalami kenaikan yang jauh lebih besar.

Menyikapi hal tersebut, Fitrah menilai perlu adanya penyesuaian harga terkait kenaikan material konstruksi.

“Berdasarkan arahan Dirjen Perumahan sendiri kita memberikan insentif kepada pengembang yang membangun rumah subsidi bagi MBR melalui bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), itu merupakan komitmen dari Ditjen Perumahan,” tukasnya.

Kementerian PUPR menetapkan batasan harga jual rumah subsidi untuk rumah tapak tahun 2023-2024.

Batasan tersebut diatur KemenPUPR melalui Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Keputusan tersebut secara resmi ditandatangani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 23 Juni 2023 lalu.

Berikut batasan harga jual tertinggi perumahan subsidi ini dibagi dalam lima wilayah.

Pembatasan harga jual tertinggi untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2023 sebesar Rp162 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp166 juta.

Sementara itu, batasan harga jual tertinggi untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun 2023 sebesar Rp177 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp182 juta.

Besaran harga jual tertinggi untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp168 juta untuk tahun 2023 dan mulai tahun 2024 sebesar Rp173 juta.

Sedangkan pembatasan harga jual untuk Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2023 sebesar Rp181 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp185 juta.

Harga jual yang berlaku di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan untuk tahun 2023 sebesar Rp234 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp240 juta.

Editor : Mishbahul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup