Kabupaten Bekasi Dalam Derita, Warga Minta Perbaiki Jalan Rusak ke Presiden Jokowi

Presiden Jokowi saat berada di Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat.

terkenal.co.id – Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menyandang predikat kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.

Tidak hanya menyandang predikat daerah pemilik kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi juga rupanya menyumbang sebagian besar penerimaan negara paling tinggi dari sektor pajak.

Namun predikat yang disandang Kabupaten Bekasi dengan banyaknya jumlah besaran penyumbang penerimaan negara hingga pemilik kawasan industri se-Asia Tenggara tak menjamin Kabupaten Bekasi Dalam hal pembangunan infrastruktur yang baik.

Terdapat sejumlah 7.339 perusahaan dengan 11 kawasan industri besar yang menempati wilayah Kabupaten Bekasi. Namun hal ini tak sebanding dengan pembangunan infrastruktur yang kurang memadai bahkan bisa dikatakan tertinggal jauh dari daerah lain.

Besarnya pertumbuhan kawasan industri di Kabupaten Bekasi ini tak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya sejumlah ruas jalan yang tak kunjung diperbaiki.

Pembangunan infrastruktur yang belum memadai terutama dalam hal ruas jalan yang ada di Kabupaten Bekasi ini sudah berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun.

Deretan kepala daerah yang pernah menjabat rupanya belum mampu menuntaskan persoalan mendasar yang hingga kini belum dituntaskan.

Panjangnya persoalan terhadap pembangunan infrastruktur ini tentunya menambah pekerjaan rumah yang tentunya harus segera diselesaikan untuk menunjang mobilitas masyarakat.

“Banyak jalan yang rusak ini mas, Saya berharap Pak Jokowi bisa cek datang ke Kabupaten Bekasi. saya ini kan buruh pabrik sering lewat kawasan juga lewat jalan Provinsi dan Kabupaten Bekasi. banyak jalan rusak disini,” kata Haikal (28), warga Cikarang Selatan, Senin (10/7/2023).

WhatsApp Image 2023 07 09 at 10.47.27
Warga Kabupaten Bekasi mengeluhkan jalan rusak di Cikarang Selatan.

Persoalan yang tengah dihadapi jajaran pejabat daerah Kabupaten Bekasi ini tentunya mempunyai hubungan atas program akselerasi pembangunan infrastruktur yang di inisiasi presiden Jokowi.

Program akselerasi pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi telah diketahui bersama telah menyentuh sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk proyek strategis nasional yang melintasi Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi sebagai jalur mobilisasi perekonomian terutama pada wilayah bagian timur Jakarta atau bisa disebut penyangga ibu kota negara.

Diketahui bersama bahwa Kabupaten Bekasi menjadi surganya para pencari kerja dari berbagai daerah, namun hal tersebut justru menyisakan derita panjang bagi masyarakat Bekasi seperti halnya ruas jalanan di provinsi Lampung yang pada beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan publik.

Penjabat (PJ) Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp40 triliun untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang merata.

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Bekasi berdasarkan hasil usulan masyarakat sejumlah 8.000 usulan suara melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan.

Anggaran sebesar Rp40 triliun guna menunjang tercapainya pembangunan infrastruktur secara merata ini ternyata tidak bisa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

Keuangan daerah yang tercantum dalam APBD Kabupaten Bekasi hanya kisaran Rp6-7 triliun tiap tahunnya.

Banyaknya pembiayaan untuk menunjang tercapainya pembangunan Kabupaten Bekasi yang tak sebanding dengan anggaran yang dimiliki tiap tahunnya membuat Pemerintah Daerah harus putar otak cari solusi dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Upaya optimalisasi penambahan pendapatan daerah, hingga pengajuan permohonan bantuan kepada pemerintah provinsi dan pusat terus diupayakan namun tak kunjung adanya hasil realisasi.

Dukungan pendanaan yang bersumber dari pemerintah provinsi Jawa Barat ataupun pemerintah pusat tentu sangat dibutuhkan karena dinilai menjadi solusi atas berbagai permasalahan agar terwujudnya percepatan pembangunan daerah.

“Kami menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu program prioritas. Tapi juga tidak bisa cepat prosesnya karena keterbatasan anggaran,” kata Dani Ramdan Pj Bupati Bekasi.

Dilansir dari data Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi terdapat 943 kilometer ruas jalan Kabupaten yang ada diluar jalan lingkungan ataupun jalan antar desa.

Dari total keseluruhan yang ada, terdapat 536 km dalam kondisi baik, 200 km sedang, 67 km rusak, serta 104 km rusak berat.

Dengan adanya tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ruas jalan yang dikatakan baik hanya berkisar 59 persen, hal ini tentunya dibawah kemantapan jalan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat yakni 80 persen.

Sejumlah ruas jalan yang ada di Kabupaten Bekasi dengan kondisi jalan baik pun tak menjamin tingkat pemanfaatan secara optimal, hal ini mengingat faktor peningkatan volume lalu lintas kendaraan terutama dalam aktivitas industri yang berdampak pada konektivitas wilayah yang dimana perlu ditingkatkan dari sisi panjang, lebar, serta kemantapan atau kualitas.

Kualitas ruas jalan di Kabupaten Bekasi ini tentunya harus melihat segi kelayakan permukaan jalan, karena dari banyaknya ruas jalan yang ada kerapkali dijumpai ruas jalan dalam kondisi berlubang, retak hingga pecah yang perlu ditangani ataupun dilakukan pemeliharaan serta rekonstruksi ulang.

Mewujudkan upaya tersebut ini terdapat tantangan tersendiri yang dimana duduk permasalahannya ialah keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2024 mendatan hanya mampu mengalokasikan dana anggaran senilai Rp300 miliar untuk pelebaran serta pembangunan jalan baru.

Alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2025 mendatang hanya mampu diserap penuh penggunaannya guna pemeliharaan ruas jalan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama perangkat daerah terkait tengah dibantu Tim Percepatan Pembangunan Daerah atau TP2D yang diketuai Mantan Dirjen Otda Kemendagri RI Soni Sumarsono untuk membuka komunikasi dengan pemerintah provinsi ataupun pusat guna mendapat dukungan pendanaan.

Diketahui bahwa saat ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah selesai dalam tahapan presentasi pengajuan bantuan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah menunggu proses pengajuan tersebut. Usulan bantuan baru berjalan mengikuti skema ataupun regulasi yang sudah ditetapkan guna optimalisasi yang pada tahun sebelumnya hanya berfokus pada penggunaan dana daerah.

Pada tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mendapatkan bantuan berupa fasilitas kesehatan yakni angsuran dana BPJS Kesehatan melalui program penerima bantuan iuran.

Pemkab Bekasi saat ini tengah fokus pada pengajuan permohonan bantuan dana guna mencapai pembangunan infrastruktur daerah.

Setelah pada tahun sebelumnya, Pemkab Bekasi hanya menyampaikan pada tahap pengajuan tidak disertai pengawalana, maka untuk pengajuan tahun ini pihaknya tengah berusaha proaktif dalam pengajuan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengungkapkan bahwa percobaan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak yang sulit untuk dituntaskan jika mengandalkan hanya dari pembiayaan daerah.

Dinas SDABMBK menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan 10 program yang diantaranya adalah pembangunan jalan hingga jembatan melalui skema bantuan provinsi dengan pagu kebutuhan anggaran senilai Rp300 miliar.

Usulan tersebut disampaikan melalui Dinas Pendapatan, Dinas Bina Marga, serta perangkat daerah dan perangkat provinsi terkait.

Usulan program pembangunan yang telah masuk dalam deretan usul tersebut yakni pembangunan Jalan Cikarang Bekasi Laut, peningkatan dan pelebaran Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi lanjutan, serta pembangunan Jembatan Muaragembong.

Perlu diketahui bersama bahwa usulan tersebut sudah diterima pihak provinsi disertai kelengkapan persyaratan juga presentasi program, saat ini Pemkab Bekasi tengah menjalani tahapan verifikasi lanjutan sebelum disetujui.

Adapun pengajuan usulan yang dilayangkan Pemkab Bekasi terhadap pemerintah provinsi ini merespon pernyataan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridawan Kamil dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bekasi.

Pada saat Ridwan Kamil berkunjung, dirinya menyatakan betapa sulit untuk merealisasikan pembangunan apabila hanya mengandalkan anggaran daerah tanpa disertai upaya pro aktif menggali sumber keuangan lain.

Pj Bupati Kabupaten Bekasi Dani Ramadan pada beberapa kesempatan turut mengundang anggota DPR RI dan DPRD Jawa Barat guna menjalin sinergi mewujudkan percepatan pembangunan daerah melalui bantuan pusat dan provinsi yang tak kunjung terealisasi.

Pemkab Bekasi dengan berbagai upaya hanya bisa memanfaatkan alokasi dana sebesar Rp300 miliar untuk percepatan pembangunan daerah.

Meskipun terbilang minim, namun anggaran yang ada diupayakan secara optimal guna percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Dengan anggaran yang ada ini dapat digunakan untuk merekonstruksi jalan sejauh 100 km.

Perlu diketahui bahwa dengan total anggaran yang sama, pada tahun lalu pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya mampu merekonstruksi sepanjang 45km ruas jalan yang ada.

Adapun peningkatan volume perbaikan sejumlah ruas jalan ini digencarkan melalui program Berkeselamatan, Mantap, Terpeliharanya Jalur Jalan atau disingkat “Berani Jalan” yang berfokus pada peningkatan kualitas jalan berbasis masyarakat.

Pemkab Bekasi melalui berbagai upaya dan beragam inovasi mengenai pembangunan infrastruktur daerah, saat ini tak lagi menggunakan skema lelang normal, akan tetapi memakai sistem katalog elektronik.

Skema lelang yang digunakan ini nantinya akan diterapkan pada pembangunan jalan baru dan pengembangan koridor jalan yang lebih luas di wilayah terbatas.

Nantinya pembuatan konsep rencana atau biasa disebut dengan master plan akan mempertimbangkan pertumbuhan lalu lintas serta kebutuhan masyarakat.

Perencanaan yang akan diterapkan nantinya juga memuat pembuatan jalan lingkar guna mengurangi kemacetan serta angkutan dengan beban berat yang melintasi ruas jalan padat agar nantinya tidak mudah rusak.

Besaran senilai Rp100 miliar yang diambil dari pagu nantinya akan dialokasikan untuk pemeliharaan rutin tanpa batasan lokasi.

Pada rencana anggaran tahun ini akan dilakukan perubahan dimana terdapat penambahan sejumlah Rp10 miliar guna pemeliharaan ruas jalan tanpa batasan lokasi tersebut yang nantinya dimana terdapat adanya aduan masyarakat mengenai kerusakan jalan bisa segera ditindaklanjuti.

Melalui program inovasi Berani Jalan ini sebagai upaya pemulihan kondisi infrastruktur serta bertujuan dalam peningkatan konektivitas antar wilayah yang dimana dapat memangkas waktu tempuh sehingga aksesibilitas turut meningkat serta sektor ekonomi seperti pertanian dan industri akan merasakan peningkatan signifikan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui inovasi yang tengah dihadapi tentu mendapat tantangan tersendiri yakni seperti pemulihan infrastruktur jalan masih besar. Inovasi ini nantinya diharapkan dapat memberikan solusi efektif guna memperbaiki serta memelihara jaringan jalan di Kabupaten Bekasi.

Persoalan infrastruktur ini merupakan salah satu sektor yang sangat fundamental yang harus mendapatkan penanganan serius.

Maka dengan adanya skema saat ini yakni penanganan gotong royong antara pemerintah daerah dengan pusat, sehingga masyarakat bisa segera menikmati hasil pembangunan.

Harapan suara yang disampaikan ini tentunya diharapkan para petinggi negeri ini bersedia mendengar sekaligus menindaklanjuti keluhan warga Kabupaten Bekasi dengan melakukan perbaikan masif di titik jalan rusak demi peningkatan mobilitas perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Laporan: Rival Maulana

Editor: Mishbahul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup