Mahfud MD Angkat Bicara Soal Polemik Ponpes Al Zaytun di Tahun Politik
terkenal.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi polemik ponpes Al Zaytun.
Pasalnya polemik ponpes Al Zaytun mencuat menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024, hal tersebut lantas mendapat atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD.
Pria yang saat ini menjabat sebagai Menkopolhukam ini menerangkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat untuk mendalami polemik ponpes Al Zaytun.
Rapat tersebut digelar dengan para pejabat setingkat Eselon I Lintas Kementerian dan Lembaga (KL) di Kemenko Polhukam dengan tambahan penjelasan dari MUI telah dilakukan pada Rabu, 21 Juni 2023.
“Rapat Eselon I Lintas Kementerian dan Lembaga di Kemenko Polhukam dengan tambahan penjelasan dari MUI, sudah dilakukan,” ujarnya.
Mahfud MD juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang berupaya mendalami dari berbagai sumber yang pernah aktif.
“Terkait banyaknya pertanyaan tentang Al Zaytun, saya sebagai Menko Polhukam masih mendalami dari sumber-sumber lain yang pernah aktif di pesantren ini,” terangnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD mengungkapkan bahwa akan memilah terkait pembinaan santri serta dugaan pelanggaran hukum pidana.
“Selanjutnya kita akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren yang santri-santrinya harus dijaga, dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana,” tegasnya
Upaya tersebut dilakukan Mahfud MD sebagai pendalaman peran oknum yang terlibat dalam pengelolaan lembaga.
“Kita akan mendalami posisi dan peran ponpes sebagai lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan,” ujarnya.
Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan bekerja cepat untuk mengatasi polemik ini.
“Ini tahun politik, kita akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi. Tapi kita akan bekerja dengan cepat,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa pekan depan akan ada bahan yang segera bisa dibicarakan dengan berbagai pihak terkait.
“Insyaallah pekan depan kita sudah punya bahan dan akan membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri dan institusi terkait lainnya,” tandasnya.
Laporan: Misbahul Anam
