BEM Fakultas Universitas Bani Saleh Tolak UU Ciptaker

Istimwa, BBEK STMIK.

terkenal.co.id – Rapat paripurna ke-19 masa sidang IV digelar. DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang.

Pengesahan ini sontak mendapat respons kontra dari berbagai elemen masyarakat.

Perppu Cipta Kerja sendiri memang pada dasarnya hanyalah Salinan yang minim perubahan dari UU Cipta Kerja yang bermasalah baik secara formil maupun materiil dan diputuskan ‘inkonstitusional bersyarat’ oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 2020 silam.

Drama cipta kerja ini sebenarnya telah dimulai pada bulan Oktober 2019 lalu ketika istilah ‘Omnibus Law’ muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo yang dilanjutkan dengan pembentukan Satgas Omnibus Law pada Desember 2019.

Pada April 2020 RUU Cipta Kerja dibahas oleh DPR saat rapat paripurna dan resmi disahkan sebagai UU pada Oktober 2020. Pada November 2021 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk memperbaiki UU tersebut.

Apabila 2 tahun tidak ada perbaikan, maka Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku.

 

Pada rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar pada Selasa, 21 Maret 2023, DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini sontak mendapat respons kontra dari berbagai elemen masyarakat.

Perppu Cipta Kerja sendiri memang pada dasarnya hanyalah salinan minim perubahan dari UU Cipta Kerja yang bermasalah baik secara formil maupun materiil dan diputuskan ‘inkonstitusional bersyarat’ oleh Mahkamah Konstitusi 2020 silam.

 

Drama Cipta Kerja ini sebenarnya telah dimulai pada Bulan Oktober 2019 ketika istilah ‘Omnibus Law’ muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Satgas Omnibus Law pada Desember 2019.

Pada April 2020 RUU Cipta Kerja dibahas oleh DPR saat rapat paripurna dan resmi disahkan sebagai UU pada Oktober 2020. P

ada November 2021 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk memperbaiki UU tersebut. A

pabila 2 tahun tidak ada perbaikan, maka Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku.

 

Diluar dugaan, pada Desember 2022 Presiden Joko Widodo tiba-tiba menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurut Presiden Joko Widodo, Situasi Indonesia yang terlihat normal saat ini sebenarnya masih diliputi ancaman-ancaman ketidakpastian global.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup