Pemerintah Kabupaten Bekasi Menjamin Masyarakat Berobat Gratis
terkenal.co.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab Bekasi) saat ini resmi menjamin masyarakat yang akan berobat di seluruh fasilitas kesehatan secara gratis alias tanpa dipungut biaya, baik itu di Puskesmas, Klinik, Laboratorium maupun di Rumah Sakit swasta yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Sebagai bentuk basis penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada masyarakat, dengan cara layanan berobat cukup memakai E-KTP Kabupaten Bekasi.
“Ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi yang kemarin, kita harus pastikan seluruh fasilitas kesehatan kita puskesmas, klinik, laboratorium dan rumah sakit untuk betul-betul memahami,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan usai membuka Workshop Penatalaksanaan Pelayanan Pendaftaran Pasien BPJS Pasca UHC Kabupaten Bekasi, Kamis (06/04/2023).
“mulai hari ini berobat di Kabupaten Bekasi cukup hanya dengan memakai E-KTP,” sambungnya.
Ia menegaskan saat ini meskipun hanya memakai KTP, fasilitas layanan kesehatan untuk pasien baik untuk masyarakat, kualitasnya harus sama dan setara dengan peserta BPJS lainnya.
“Kualitasnya harus sama dan setara karena peserta BPJS sudah lebih banyak, sehingga saat ini tidak ada alasan, di fasilitas kesehatan manapun untuk tidak menomor 2 kan pasien-pasien,” katanya.
Dani menerangkan untuk tetap memberikan kualitas terbabaik disetiap fasilitas kesehatan tersedia layanan sarana pengaduan untuk masyarakat dan peserta Bpjs.
“Nanti di kita ada Dinas Kesehatan sebagai pusat keluhan hotline, baik di BPJS atau di RSUD tentang pengaduan. Paling kendala nya itu, BPJS nya tidak aktif. Kelebihan UHC bisa diaktifkan hari itu juga, kalo dulu kan ga aktif tidak bisa dilayani,” terangnya.
Pihaknya memastikan jika pasien penerima manfaat memiliki persoalan data E-KTP yang bermasalah ketika berobat di layanan fasilitas kesehatan yang di sediakan Pemkab Bekasi.
“Disdukcapil sudah biasa nanganin, pasti setiap petugas kesehatan (paskes) ada yang membantu dengan hotline ke capil ada juga help BPJS. Jadi ketika NIK EKTP double setiap paskes di rumah sakit ada petugas,” imbuhnya.
“Komitmen itulah cara kita untuk melakukan peningkatkan peradaban pada kesehatan, itu menjadi fokus utama agar tetap biaya kesehatan semakin murah. Caranya seperti ini,” sambungnya.
Diakhir, ia berharap dengan upaya yang dilakukan seperti ini, masyarakat akan lebih bersemangat dan disiplin dalam membayar iuran BPJS setiap bulannya, sebab pelayanan yang didapat juga berkualitas.
“Saya rasa nantinya sudah tidak adalagi persepsi pasien BPJS yang ditelantarkan, karena saat ini pun 70 persen pendapatan rumah sakit swasta dari pasien BPJS. Jadi sangat tidak wajar jika pasien BPJS tidak mendapat prioritas,” tandasnya. ***
Editor: Ardi Priana
