Honor PPK, PPS, Pantarlih di Kabupaten Bekasi Tak Kunjung Cair

Pelantikan 115 orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang tersebar di 23 kecamatan di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan, Rabu (04/01/2022). FOTO: Istimewa

terkenal.co.id – Pendistribusian honorarium penyelenggara ditingkat Kecamatan, baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Tak kunjung cair , Hal itu dikarenakan masalah pembuatan rekening.

“Dari jumlah 187 desa dan kelurahan, ternyata tidak jadi satu hari semua lengkap, ada saja beberapa desa yang tidak lengkap. Misalnya KTP belum ada. Kita pakai bank BNI,” kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin di Hotel Ayola Lippo Cikarang, Kamis (30/3/2023) lalu.

Ia menjelaskan pihak bank sedang memproses pembagian rekening operasional PPS. Nantinya, rekening tersebut akan ditransfer juga uang untuk honorarium Pantarlih. Jajang beralasan, karena bank itu punya aturan sehingga tidak bisa seenaknya. Misalkan ada yang kurang dokumen, akan ditahan bank, sebelum dilengkapi.

“Saya ingin meluruskan bahwa keterlambatan honorarium bagi penyelenggara ini, karena ada troublenya dipersoalan pembuatan rekening,” katanya.

“Setelah rekening jadi kita ajukan dana ke bank. Nanti oleh bank akan ditransfer. Anggaran sudah ada, karena terpusat dari KPU RI. Anggaran negara di awal tahun ini ternyata nggak hanya KPU, lembaga lain juga ada yang belum gajian,” sambungnya.

Kendati demikian, Jajang belum bisa memastikan kapan pendistribusian honorarium bagi penyelenggara ditingkat kecamatan.

“Belum bisa dipastikan, bagaimana teman-teman menyiapkan dokumen yang dibutuhkan bank. Kemudian, bagaimana bank memprosesnya, nanti KPU mempertemukan antara penyelenggara dan pihak bank,” ucapnya.

Sebelumnya, Penyelenggara Pemilu ditingkat kecamatan seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) belum mendapat honorarium sampai sekarang.

Keterlambatan pendistribusian honorarium ini sangat disesalkan oleh para penyelenggara Pemilu ditingkat kecamatan karena mereka rata-rata sudah bekerja dari bulan Januari dan Februari.

“Ya belum digaji sampai sekarang,” ujar salah satu Anggota PPK di Kabupaten Bekasi, yang namanya enggan disebutkan, Minggu (26/3/2023).

Keterlambatan pendistribusian honorarium ini sangat disesalkan lantaran mereka (penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan) juga punya kebutuhan, terlebih menjelang lebaran Idulfitri ini. “Lah ia, kan saya juga punya kebutuhan (keluarga),” ucapnya. (Ardi/HO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup