Mahasiswa Jakarta Tolak Penerapan ERP
terkenal.co.id – Puluhan mahasiswa dari Jakarta menggelar aksi demontrasi untuk menolak penerapan ERP atau jalan berbayar di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023).
Diketahui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) soal electronic road pricing (ERP) masuk ke dalam PL2SE.
Mahasiswa yang aksi merupakan perwakilan dari UPN Veteran, Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Mahasiswa Trisakti dan Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia.
Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Rifqi Adyatma menegaskan, kebijakan tersebut tidak relevan, karena ekonomi warga Jakarata baru saja pulih dari pandemi covid-19.
“Kami sangat-sangat menolak adanya wacana kebijakan penerapan ERP di Jakarta,” ujar Rifqi.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengajukan policy brief untuk mencabut wacana kebijakan tersebut.
Diketahui policy brief merupakan dokumen rasional dalam memilih kebijakan tertentu yang bertujuan untuk meyakinkan sasaran (pembuat kebijakan) untuk mengadopsi rekomendasi kebijakan yang ditawarkan.
“Untuk mencabut kebijakan tersebut, tidak menunda apalagi dientar-entarin. Tapi untuk dicabut sepenuhnya,” sambung Rifqi
Ia menegaskan, apabila wacana peneran ERP tidak dicabut. Maka pihaknya bersama bersama berbagai aliansi akan melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar.
“Apabila tidak dicabut, kami akan melakukan eksalasi besar-besaran bersama ojek online dan juga dari aliansi masyarakat yang lainnya. Itu sikap tegas kami,” sambung Rifqi.
Selain itu Salah satau Mahasiswa UPN Raul menegaskan, penerapan ERP menyengsarakan masyarakat. Karena ekonomi masyarakat baru tumbuh kembali setelah pandemi Covid-19 melanda.
“Kepada bapak Pj Gubernur (penerapan) ERP ini menyengsarakan masyarakat. Karena ekonomi kami baru tumbuh,” ujar Raul.
Lebih lanjut ia menyatakan, Jakarta belum siap untuk menerapkan jalan berbayar. Sehingga ia meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk mengambil kebijakan dengan perhitungan yang matang.
“Kebijakan ERP belum pantas dilakukan di Jakarta, belum lagi para ojol (Ojek Online) yang harus memotong pendapatannya untuk bayar ERP,” sambul Raul.
Perlu diketahui, diberitakan sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, belum dilakukan pembahasan dengan DPRD DKI terkait penerapan ERP atau jalan berbayar.
Diketahui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) soal electronic road pricing (ERP) masuk ke dalam PL2SE.
“Kami belum bahas penerapan,” ujar Syafrin di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).
Ia menegaskan, pihaknya masih melakukan pembahasan dari masukan-masukan dan saran dari berbagai pihak terkait ERP.
“Kami bahas masukan-masukan dan sarannya dulu,” sambung Syafrin.
Selain itu syafrin menyatakan, pihaknya akan melakukan kajian ulang bersama seleuruh stakholder terkait ERP.
“Tentu saat disetujui, kajian ulang dari sosial ekonomi, kami akan berkoordinasi dengan seluruh stake holders itu yang akan dibahas,” pungkas Syafrin.
Sumber: Akurat.co
