Jokowi: The King Of Lip Service, BEM KBM Unjaba Buka Suara

BANTEN – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Banten Jaya (BEM KBM Unjaba) menyoroti kritik yang disampaikan BEM Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo soal “Jokowi: The King Of Lip Service” yang menjadi isu nasional, merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, Rabu (30/6/3021).

“Kebebasan berpendapat adalah esensi dari demokrasi, yang dilakukan BEM UI itu merupakan budaya akademis mahasiswa yang tidak pernah luntur akan daya kritisnya, karena dalam menyikapi sebuah persoalan mahasiswa banyak melakukan riset ilmiah dan proses kajian secara komprehensif sehingga apa yang dilontarkan bukan berangkat dari substansi yang kosong,” ujar Presma Unbaja.

Presiden Mahasiswa Unbaja, Nibras Shohwatul Islam, menilai bahwa kritikan melalui unggahan di Instagram yang dipublikasi oleh BEM UI merupakan bentuk Agen Of Social Control mahasiswa terhadap pemerintah saat ini, serta kebebasan berpendapat yang telah sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.

Nibras menilai, konten yang dibuat oleh kawan-kawan BEM UI telah memvisualisasikan fakta dan realitas yang sejalan dengan permasalahan di masyarakat.

Masih kata Nibras, kebebasan sipil yang diberangus oleh represifitas aparat hingga pembungkaman terhadap
kebebasan berpendapat tampaknya seperti cerita orde baru yang diperbaharui.

“Represifitas aparat terhadap suara-suara mahasiswa saat turun ke jalan, suara mahasiswa di media sosial yang tujuannya mengkritisi pemerintah untuk perbaikan negara malah dibungkam dan direpresi seperti era orde (paling) baru,” ungkap Nibras.

“Melalui pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan secara sistematis, kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang belum terungkap merupakan bukti bahwa Jokowi: The King Of Lip Service adalah benar nyatanya,” sambung Nibras.

Melihat persoalan tersebut, Nibras mengecam berbagai tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap warga sipil. Ia juga mendesak pemerintah untuk bisa menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat sesperti yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku.

“Menuntut pemerintah kembali hadir dalam menjamin kebebasan berekspresi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu, Nibras juga mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan sikap Kampus UI yang seharusnya menjadi ruang ilmiah untuk menyuarakan kebenaran malah membungkam kemerdekaan mahasiswa dalam berpendapat.

“Seolah ada kesan represifitas dari kampus yang seharusnya menjadi tempat kita bebas untuk mengkritik pemerintah, harusnya kampus menjadi jaminan dalam substansi serta argumentasi yang disampaikan mahasiswanya kepada pemerintah,” tutupnya.

Reporter: Hilal Alfath
Editor: Wilujeng Nurani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup