Menu

Mode Gelap

Suara Mahasiswa · 19 Jan 2023 18:02 WIB ·

GMNI Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun


					Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. FOTO: Istimewa Perbesar

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. FOTO: Istimewa

terkenal.co.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Muhammad Ageng Dendy Setiawan menentang wacana penambahan periodisasi kepala desa (kades) dari enam ke sembilan tahun.

Munculnya wacana penambahan Periodeisasi Kepala Desa dari 6 Tahun ke 9 Tahun, mendapat tentangan dari Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Muhammad Ageng Dendy Setiawan.

Menurut alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya ini, wacana tersebut merupakan kemunduran demokrasi, di mana masa jabatan kades berpotensi melahirkan dinasti-dinasti baru di tingkat desa.

“Regenerasi kepemimpinan di desa akan terhambat, sehingga akan memunculkan polemik di masyarakat dan menjadikan masyarakat hopeless terhadap perubahan kepemimpinan di desa, yang akhirnya masyarakat menjadi apolitis,” kata Muhammad Ageng Dendy dalam siaran pers, Rabu (18/1/2023).

img beritajatim 5

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Muhammad Ageng Dendy Setiawan

Selain itu, lanjut kata dia, penambahan masa jabatan jangan sampai melanggengkan korupsi di tingkat desa, serta menghidupkan kembali rezim ala Orde Baru (Orba).

“Pemerintah dan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) seharusnya bijak dan mengkaji terkait usulan para kepala desa itu bukan sebatas reaksioner, apakah sudah sesuai dengan keinginan rakyat? Atau malah sebaliknya yang nantinya akan mengangkangi rakyat,” ucapnya.

Tak hanya itu, mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Jawa Timur tersebut mengingatkan, baik pemerintah maupun Fraksi di DPR RI, agar jangan sampai menggunakan politik dagang sapi di momentum ini untuk pemilu 2024.

Menurut dia, jika semua Fraksi di DPR RI tetap sepakat tanpa ada kajian yang jelas dan disinyalir syarat dengan kepentingan, dirinya mengancam akan menggelar aksi ke kantor DPR.

“Kami akan menghidupkan kembali fraksi-fraksi rakyat dan parlemen jalanan di lapisan elemen masyarakat paling bawah untuk menggelar sidang di kantor-kantor Desa dan di depan Gedung Perwakilan Rakyat kita,” ujarnya. ***

 

(red)

Artikel ini telah dibaca 152 kali

badge-check

Editorial Staff

Baca Lainnya

Meriahkan HUT Kota Bekasi, HMI Ubhara Jaya Gelar Diskusi Sejarah

12 Maret 2023 - 23:32 WIB

WhatsApp Image 2023 03 12 at 23.15.19

Bobby Kurniawan Terpilih Ketum PB SEMMI

1 Maret 2023 - 03:19 WIB

adqXsFxWjP

Mahasiswa Jakarta Tolak Penerapan ERP

24 Februari 2023 - 04:26 WIB

img 63f72a21153738 79535712 48136753

BEM Kristiani se-Indonesia: IPO Bisa Membuat PGE Lebih Sehat

23 Februari 2023 - 02:49 WIB

IMG 20230223 WA0004

BEM UI Himbau KPU dan Bawaslu Harus Transparan Pemilu 2024

20 Februari 2023 - 22:40 WIB

1673999029 111ACB0D 98DB 4D0F 9616 453BCDEAD551

Hana Muzdalifah Resmi Dilantik Ketua BEM FEB UPB 2023-2024

12 Februari 2023 - 20:58 WIB

WhatsApp Image 2023 02 12 at 20.34.57
Trending di Suara Mahasiswa