Pernyataan Wagub Jabar Terkait Nikah Muda Tuai Kritik
BEKASI – Akhir Agustus kemarin publik dihebohkan oleh pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum yang menawarkan praktik menikah muda dan poligami untuk menekan angka HIV/AIDS dibandung.
“Nikah Muda kan belum tentu sengsara, berantakan apalagi kalau niatnya untuk ibadah,” ungkap Ruzhanul (30/8/2022).
Menanggapi pernyataan ini, Kopri PMII Cabang Kabupaten Bekasi miris dengan statment wagub jawa barat, yang di isukan akan naik sebagai calon gubernur jawa barat 2024. Menilai menikah usia bertolak belakang, Menurutnya usia muda masih belum matang dan siap.
“Betul, nikah muda belum tentu buat sengsara, tapi nikah di usia muda yang belum matang dan siap bukankah menjadi masalah baru bagi perempuan?,” kata Ketua Kopri Kabupaten Bekasi Resti MPPS.
Maka, Resti menilai solusi yang di tawarkan Wakil Gubernur Jawa Barat bertentangan dengan anjuran pencegahan penyakit HIV/AIDS oleh WHO dan Kemenkes RI.
“Melakukan poligami dengan dalih agar tidak zinah, bukan solusi yang tepat. Telah dijelaskan oleh WHO prinsip pencegahan penularan bisa dilakukan yang salah satunya adalah Be Faithfull (setia pada pasangan) tidak berganti ganti pasangan dalam berhubungan seks,” ujarnya.
Mengkaji lebih dalam, Kopri PMII Kabupaten Bekasi menggelar diskusi malam mengenai Solusi dan pengenalan HIV/AIDS bersama penggiat HIV Bekasi Syahrul Romadhon.
Syahrul mengungkan bahwa berdasarkan data penanggulangan WHO dan Kemenkes RI , pencegahan penularan HIV ada 5 komponen
Abstinence, Be Faithfull, Condom, No Drugs, Education. Dan yang terbaru adalah PrEP (Pre Exposure Profilaxis).
Prinsip penularan penyakit HIV/AIDS juga memiliki prinsip dan tidak mudah terjadi jika salah satu prinsip ini tidak terpenuhi yaitu, ESSE (Exit:(Keluar), Survive:(Hidup), Sufficient:(Cukup), Enter:(Masuk).
“Jika media penularan seperti darah, cairan kelamin, atau air susu ibu positif HIV keluar dari tubuh dalam jumlah yang cukup dan dalam Keadaan hidup (virus) dan masuk ke dalam tubuh lain maka akan terjadi penularan HIV/AIDS,” katanya Syahrul penggiat HIV Bekasi.
Syahrul menjelaskan HIV di Jawa Barat menjadi tuan rumah konfrensi HIV/AIDS Indonesia. Maka, salah bentuk tidak komitmen oleh Pemprov Jabar.
“Padahal Jawa barat pernah, menjadi tuan rumah Konferensi HIV/AIDS Indonesia, dan ini menunjukan bahwa pemerintah jawa barat sendiri tidak komitmen dengan hasil kesepakatan bersama,” jelasnya.
Lanjut Syahrul, Adanya misinformation mengenai edukasi HIV/AIDS dikalangan masyarakat termasuk wagub jawa barat merupakan potret sebegitu maskulinnya bait-bait kebijakan, Sehingga solutif patriarki yang di tawarkan seolah menjadi solusi yang tepat, padahal tidak sama sekali.
Diskusi itu dihadiri perwakilan komisariat kopri se-kabupaten bekasi, (9/9/2022). Menyimpulkan bahwa masih banyaknya Kebijakan pemerintah berdasarkan peran maskulinitas.
Editor: Ardi Priana
