Menu

Mode Gelap

Kabar Parlemen · 30 Agu 2022 01:17 WIB ·

Komisi II DPR RI Resmi Bentuk Panja RUU Provinsi Papua Barat Daya


					Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Dok/Man Perbesar

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Dok/Man

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan bahwa Komisi II DPR RI telah resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini disampaikannya setelah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) baik dari pemerintah maupun dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

 

“Kami sudah mengirim surat kepada masing-masing fraksi, dan masing-masing fraksi juga sudah mengirimkan nama-namanya. Maka dengan ini kita sudah bisa menyatakan bahwa Panja pembahasan RUU tentang bentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah dibentuk,” jelas Doli dalam Raker Tingkat I dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyampaikan penjelasan DPR RI atas rancangan RUU Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

 

“Ada empat tujuannya, pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat. yang kedua, mewujudkan keadilan HAM, Supremasi hukum, dan demokrasi. Yang ketiga, pengakuan dan penghormatan hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Serta, penerapan tata kelola pemerintahan,” terang Junimart.

 

Lebih lanjut, dijelaskan Junimart, DPR RI dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom baru (DOB) untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat martabat OAP dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial, budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan aspirasi masyarakat Papua.

 

“Pemekaran daerah ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, memeprcepat kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat martabat orang asli Papua sehingga diharapkan dapat menjalin hubungan yang serasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta dapat memelihara keutuhan wilayah negara, dan tetap tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara,” tutup Junimart. (DPR.go.id)

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Puan Maharani Tegaskan Vaksin Booster Harus Diakselerasikan

17 September 2022 - 04:00 WIB

2720EBC6 750A 4964 A69E 60DFCD898D8F

Puteri Komarudin mengimbau Agar Pendataan Perlinsos Optimal

13 September 2022 - 12:29 WIB

91B05D16 9B30 4201 836D ABC83DFC538E

7 Perwira Polri, Ahmad Sahroni: Sidang Kode Etik Dulu

3 September 2022 - 06:02 WIB

6E4EE960 6F58 45AB B490 D6BBB64CDED2

Baleg DPR RI Bahas Daftar Usulan Prolegnas

30 Agustus 2022 - 11:00 WIB

1E4D30C7 C0EE 4689 BFD7 A7D184CDDE6C

Komisi X DPR RI menerima Audiensi Para Guru

30 Agustus 2022 - 01:22 WIB

C88035B4 D6E5 4E52 8B9F B51148E74E12

DPRD Kabupaten Bekasi Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

29 Agustus 2022 - 18:20 WIB

C3B09568 EA68 4219 B8E8 61D3DDB493CB
Trending di Kabar Parlemen