BEKASI – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengusulkan rotasi mutasi 8 Pejabat Eselon II, Hal itu sudah diajukan ke meja Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, tak secara detail dirinya menjelaskan kapan tanda tangan itu terbit.
“Sudah diusulkan sekarang sudah di meja Mendagri tinggal nunggu tanda tangan beliau (Mendagri),” kata Dani Ramdan saat doorstop di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (18/7/2022).
Sekedar diketahui, Realitas saat ini kekosongan jabatan eselon II di 14 terjadi di dinas Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Pemkab Bekasi). Pasalnya, Jika hal ini terus berlarut-larut akan berpengaruh ke kinerja Pj Bupati Dani Ramdan.
Terpisah, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Asmawa masalah pengajuan izin rekomendasi sudah dalam proses.
“Terkait proses usulan mutasi/rotasi jabatan ada di Dit Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otda Kemendagri terima kasih,”ucapnya melalui pesan singkat.
Sebelumnya pun pernah disinggung oleh Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi yang dilansir dari PojokBekasi, Ia menyayangkan hingga kini masih banyak jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak pada roda pemerintahan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini mengatakan, masalah kekosongan jabatan di lingkup Pemkab Bekasi menjadi persoalan klasik. Karena kondisi ini seringkali terjadi, khususnya di Kabupaten Bekasi.
“Kekosongan jabatan dalam durasi yang panjang ini menjadi persoalan klasik yang seharusnya perlu dibenahi dengan segera oleh Pj Bupati Bekasi yang sekarang,” ucapnya, Senin (27/6/2022).
Menurut dia, kekosongan jabatan ini secara tidak langsung mengisyaratkan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian daerah tidak berjalan dengan optimal.
“Ini adalah kondisi yang memprihatinkan, terjadinya kekosongan lebih dari tiga bulan, sistem kepegawaian tidak berjalan secara objektif dan profesional berganti dengan kebijakan-kebijakan yang mengalahkan sistem yang ada,” ungkapnya.
Ani meminta Penjabat Bupati Bekasi lebih peduli dengan persoalan kekosongan jabatan di sejumlah OPD. Karena jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah lainnya.
Dia yakin persoalan kekosongan jabatan ini akan selesai jika ada keingingan untuk membenahinya. Namun dengan catatan, harus menempatkan personal yang sesuai dengan jabatan yang kosong saat ini. (Dez)
