Oknum Korlap Pendemo yang Tuntut Mardani Maming di KPK, Publik Menduga Massa Bayaran
JAKARTA – Viral di media sosial video oknum kordinator lapangan, yang mengaku dari Organisasi Pertahanan Ideologi Serikat Islam (PERISAI) Jakarta Pusat, diunggah oleh akun instagram Mardani Maming. Hal itu menjadi sorotan komentar dari berbagai netizen hingga tokoh pemuda.
Mardani Maming memposting video itu lalu bertuliskan “LSM PERISAI Demo 7 Orang kalian bisa tebak gak, siapa yang bayar???”. Kemudian, netizen dan tokoh pemuda turut bersuara.
“Asli bayaran tum @mardani_maming nggak tau apa yang didemo. Tetap tegak melangkah tum, Tuhan tidak diam semua akan indah pada waktunya,” tulisnya komentar @sarmansi***.
“Untuk mas pendemo, sepertinya anda terindikasi menerima uang…kurang nasi bungkusnya,” kata @gusti***.
Dilansir dari apahabar.com, saat proses Mardani Maming menyampaikan keterangan sedang berjalan di KPK, ada segelintir pemuda yang datang melakukan demonstrasi di depan gedung merah putih KPK.
Demontrasi itu pada Kamis (2/6/2022) yang mengatasnamakan Perisai Jakarta Pusat, berorasi ada selembaran press release yang ikut dibagikan ke wartawan dan polisi, dalam press release tersebut terkutip beberapa informasi yang berisi cerita dugaan terlibatnya Mardani H. Maming terlibat dalam kasus gratifikasi izin tersebut.
Dari ke 7 orang pemuda yang mengaku dari organisasi Pertahanan Ideologi Serikat Islam (PERISAI) Jakarta Pusat, menyampaikan orasi yang berisi 6 tuntutan kepada KPK untuk memanggil dan memeriksa Mardani H. Maming terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Kepala Dinasnya saat menjadi Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Walaupun disisi lain, terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin menyampaikan tidak ada keterlibatan Mardani H. Maming dalam kasus ini, tidak menerima uang gratifikasi izin tambang tersebut sepeser pun.
Ketika proses demonstrasi berjalan, beberapa wartawan yang ada di gedung KPK menyambangi Iqmal selaku koordinator lapangan guna mewawancarai terkait isu apa yang diangkat dalam aksi kali ini.
Menariknya, Iqmal selaku koordinator lapangan ketika dimintai keterangan oleh wartawan tidak mengetahui kasus gratifikasi tambang tersebut terjadi pada periode kepemimpinan Bupati Tanah Bumbu yang ke berapa.
Didalam video itu, dikonfirmasi Iqmal terlihat kebingungan, sempat diam sejenak akhirnya Iqmal menjawab tahun 2019 sampai 2020.
“Hmm kalau tidak salah 2019 2020,” kata Iqmal saat ditemui di depan gedung KPK.
Faktanya Mardani H. Maming menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu pada periode 2010 sampai 2018.
Aksi tersebut dinilai publik tanpa membawa riset dan kajian akademis guna mendukung narasi dan tuntutan yang disampaikan.
Melihat terjadi peristiwa tersebut, turut ditanggapi Ajuday, fungsionaris Forum Intelektual Pemuda dan Mahasiswa Jakarta mereka menilai Aksi 7 orang pemuda di KPK menurutnya bikin malu suatu gerakan.
“Saya melihat postingan video dari akun Instagram @mardani_maming dua hari yang lalu, dalam caption video tersebut “LSM Perisai Demo 7 orang, kalian bisa tebak gak siapa yang bayar?”. Dari video tersebut koordinator lapangan terlihat memberikan informasi yang salah ketika di Wawancara oleh wartawan, saya berpikir bagaimana bisa sekelompok orang melakukan aksi unjuk rasa tetapi mereka tidak mengenal detil orang yang di demo nya. dari situ saya menduga aksi unjuk rasa di depan KPK yang dilakukan oleh 7 orang tersebut merupakan atensi bukan murni gerakan nurani atau hasil kajian yang mendalam,” kata Ajuday fungsionaris Forum Intelektual Pemuda dan Mahasiswa Jakarta, Sabtu (5/6/2022).
Ajuday menyarankan kepada KPK, harus jelih melihat gerakan 7 orang tersebut untuk menjaga elektabilitas intansi KPK.
“Saya pikir KPK harus jelih dalam melihat data yang disampaikan oleh 7 orang tersebut, di demi menjaga ekstabilitas kinerja KPK. karena aspirasi yang disampaikan oleh 7 orang ini saya menduga, ini adalah aksi pesanan atau aksi bayaran yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk menjatuhkan pihak lain (mardani maming),” ungkapnya.
Kemudian lanjut kata Ajuday, Forum Pemuda dan Mahasiswa intelektual Jakarta meminta kepada KPK untuk bekerja secara profesional.
“Jangan salah dalam menerima informasi-informasi yang tidak valid. karena kita melihat dari cara oknum Koordinator lapangan PC PERISAI jakarta pusat, memberikan informasi saja tidak sesuai dengan data yang dia bawa sendiri ke depan KPK. dari situ kita bisa menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh 7 orang tersebut diduga adalah aksi pesanan atau aksi bayaran,” pungkasnya. (Iky)
