Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum UPB Cikarang Minta Gen-Z Tolak Politik Uang
Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Pelita Bangsa (UPB) Cikarang Achmad Rifa’i, mengingatkan kepada generasi Gen-Z untuk menghindari politik uang di Pilkada Kabupaten Bekasi 2024.
“Saya melihat politik uang dalam Pilkada sebagai salah satu bentuk praktik yang merusak demokrasi dan akan terciptanya pemerintahan yang buruk, tidak bersih nantinya bakal melekat hingga 5 tahun kedepan, jangan mau dibayar suara kita pakai uang rekan-rekan Gen-Z,” kata Achmad Rifa’i kepada terkenal.co.id, Sabtu (9/11/2024).
Achmad mengakui politik uang sering kali membuat pemilih terjebak dalam keputusan yang tidak berdasar pada kualitas calon pemimpin atau visi misi pembangunan, tetapi semata-mata karena iming-iming materi.
“Hal ini tentunya dapat menurunkan tingkat partisipasi politik yang sejati, serta menyebabkan kebijakan publik yang tidak pro-rakyat, karena para pemimpin yang terpilih sering kali lebih memperhatikan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” katanya.
“Politik uang adalah masalah besar dalam pemilu atau Pilkada di Indonesia. Tindakannya, melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan suara, dan keadilan,” tambahanya.
Menurut Achmad, hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 adalah undang-undang yang mengatur tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015.
Kemudian, kata Achmad, UU ini mengatur tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
Kemudian, pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016, sudah mengatatur tentang larangan politik uang dalam pemilihan dan dimana sanksinya di atur dalam Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016.
“Meskipun ada regulasi yang cukup ketat, praktik ini masih tetap berlangsung di banyak daerah, termasuk dalam Pilkada Bekasi, karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan dampaknya,” ungkap dia.
“Kemajuan Bekasi dalam 5 Tahun Kedepan, Bekasi adalah salah satu kota besar yang terus berkembang, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan, masalah lingkungan, ketimpangan sosial, dan rendahnya kualitas layanan publik,” bebernya.
Lebih lanjut, kata Achmad, dalam lima tahun ke depan, Pilkada yang bebas dari politik uang sangat penting untuk memastikan calon pemimpin yang terpilih memiliki komitmen dan kapasitas untuk menangani masalah-masalah tersebut.
“Pemerintah yang terpilih harus memiliki visi jangka panjang, berbasis data, dan transparansi dalam pembuatan kebijakan,” pungkas dia.
