GMNI: Demokrasi Kita Diobok-obok

Aksi ini bertujuan untuk mengawal jalannya rapat konsinyering yang diselenggarakan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pelaksanaan Pilkada 2024.

Ketua DPC GmnI Jakarta Selatan, Deodatus Sunda, menyatakan bahwa pihaknya mencurigai adanya kejanggalan dalam sikap KPU terkait Pilkada 2024.

Dewan Pers: JMSI Bukan Hanya Jaringan Media, Tapi Pemikir Masa Depan Media Indonesia

18 jam

Menurutnya, hingga saat ini, Peraturan KPU (PKPU) sebagai landasan pelaksanaan Pilkada 2024 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga diterbitkan.

Komisi III DPR Sebut Putusan Kasus Royalti Agnez Mo Diduga Langgar UU

18 jam

“Untuk itu kami melakukan aksi ini, ada apa dengan KPU ini, beda sikapnya ketika ada putusan MK 90 kemarin,” kata Deodatus di sela aksi, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Deodatus juga mempertanyakan alasan rapat konsinyering dilaksanakan pada hari libur dan malam hari.

Ia menduga terdapat agenda terselubung di balik rapat tersebut, yang bertujuan untuk memperpanjang kekuasaan rezim Presiden Joko Widodo.

“Kami curiga ada konspirasi ada suatu kesepakatan di luar nalar kita semua,” kata Deodatus.

Selain itu, Deodatus menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, rapat tersebut tidak membahas putusan MK, melainkan lebih berfokus pada putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 23 P/HUM/2024, yang berpotensi meloloskan Kaesang Pangarep sebagai calon dalam Pilkada 2024.

“Demokrasi kita diobok-obok, kami akan mobilisasi lebih besar lagi kalau KPU tidak menghormati putusan MK,” kata Deodatus.

Sementara itu, KPU dan DPR memang menggelar rapat konsinyering di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat undangan yang tersebar, rapat tersebut membahas putusan MK serta empat rancangan PKPU terkait perlengkapan pemungutan suara, pelaksanaan kampanye, dana kampanye, dan teknis pencalonan.

Rapat dijadwalkan berlangsung dari Sabtu, 24 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB hingga Senin, 26 Agustus 2024.