Ditjen Pajak Mulai Pantau Rekening Saldo Rp1 Miliar Keatas

Pemantauan ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Suryo menyatakan bahwa melalui aturan tersebut, DJP berupaya memastikan validitas data perpajakan yang dimiliki. Menurutnya, validitas data ini sangat penting untuk keperluan perpajakan.

SEVENTEEN Tampil di Panggung: Jangan Lewatkan Konser Langsung pada 17 September! – Kpoppie

13 menit

Mayci Neeley Ungkap Kesalahpahaman tentang 'Mormon Modern'

23 menit

“Kita mencoba untuk mengatur, memberikan dan menjaga validitas data yang akan kita dapatkan, dipertukarkan menjadi lebih valid secara kualitas dan ketepatan” kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, (13/8/2024).

Kamera yang mengambil foto dengan emoji! Retocolor meluncurkan “Kamera Emoji” dengan gaya retro yang membuat para gadis berbondong-bondong untuk memilikinya! – POPBEE

1 jam

Aktor James Hollcroft, 26, Ditemukan Meninggal Setelah Hilang

1 jam

Tiffany Young akan hiatus dari musikal 'Chicago' karena cedera

1 jam

Dwayne Johnson Mengatakan 'Meminta Bantuan Sebenarnya Adalah Kekuatan Super'

1 jam

Suryo menjelaskan bahwa PMK ini juga mengatur agar perbankan dan lembaga keuangan melakukan uji tuntas (due diligence) sebelum membuka rekening nasabah. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi terjadinya penghindaran pajak.

“Apabila ada kesepakatan yang dilakukan untuk menghindarkan data dan informasi yang dipertukarkan, kami berhak untuk mengevaluasi,” ucapnya.

HYBE libatkan ILLIT dalam rumor bahwa grup label diduga diminta mengabaikan NewJeans

35 menit

Ewan McGregor 'Terharu' dengan Kehadiran Bintang Walk of Fame di Dekat Carrie Fisher (Eksklusif)

37 menit

PMK Nomor 47 Tahun 2024 ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan Tahun 2017. Aturan ini adalah perubahan ketiga dari peraturan pelaksana sebelumnya, yaitu PMK Nomor 70 Tahun 2017.

Suryo juga menekankan bahwa pertukaran data yang diatur dalam aturan ini merupakan hasil kesepakatan internasional. Data yang dipertukarkan bukan hanya dari Indonesia ke luar negeri, tetapi juga sebaliknya.

“Ini betul-betul kesepakatan bersama di tingkat internasional, terkait validitas data ini karena data ini diperlukan pada saat kita menegakkan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak di masing-masing otoritas,” jelas Suryo.

PMK Nomor 47 Tahun 2024 memberikan kewenangan tambahan kepada DJP untuk mengakses informasi keuangan dalam rangka kepentingan perpajakan. Pemilik rekening bank dengan saldo minimal Rp 1 miliar, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 19, akan diawasi oleh otoritas pajak.

Selain itu, Pasal 7 PMK ini juga mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyampaikan laporan yang memuat informasi keuangan bagi setiap rekening dengan saldo atau nilai agregat melebihi US$ 250.000.

Pihak-pihak yang bersekongkol menghalangi DJP dalam mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan akan dikenai sanksi, termasuk kehilangan layanan pembukaan rekening baru hingga larangan melakukan transaksi di perbankan.

“Lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan/atau entitas; atau transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik rekening keuangan lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan,” tulis Pasal 10A PMK Nomor 47 Tahun 2024.