GBK Minta DPP Golkar Batalkan Rekomendasi Cagub Non-Kader

Ilustrasi bendera Partai Golkar. Foto: Istimewa

Lisman Hasibuan, inisiator Gerakan Bela Kader (GBK), akan mengerahkan sejumlah kader Partai Golkar untuk melakukan aksi ke Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta. Aksi ini bertujuan untuk memprotes tidak direkomendasikannya beberapa kader potensial sebagai calon kepala daerah (Cakada) pada Pilkada 2024.

“Kami akan berjuang membela kader-kader Partai Golkar yang terzalimi karena tidak diberikan amanah untuk maju di Pilkada 2024,” ujar Lisman, Koordinator Kader Muda Golkar, Minggu (11/8/2024).

Lisman mengungkapkan kekecewaannya terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan jajaran DPP yang lebih memilih calon kepala daerah yang bukan kader, meskipun di daerah tersebut kader Golkar memiliki potensi dan elektabilitas yang jauh lebih tinggi.

“Banyak contoh kasus, seperti di Sumut, Sulsel, Papua, Halmahera Maluku Utara, dan Jawa Tengah. Mereka telah berjuang mati-matian untuk memenangkan Partai Golkar di daerahnya, tetapi saat mereka ingin maju sebagai Cakada, DPP justru memilih orang lain yang sama sekali tidak memiliki jasa kepada Golkar saat Pileg 2024. Ini jelas tindakan yang zalim,” tegas Lisman dengan nada geram.

Salah satu contoh yang disorot Lisman adalah keputusan DPP Golkar yang merekomendasikan Fakhiri dan Aryoko sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua, sementara kader Golkar yang juga Ketua Golkar Provinsi Papua Barat, Paulus Waterpauw, telah lebih dahulu mendapatkan restu dan bahkan rekomendasi dari DPP Golkar. Paulus, yang telah berjuang keras dengan melakukan kampanye di seluruh Papua, menunjukkan hasil survei yang menempatkannya di posisi teratas dibandingkan kandidat lainnya. Namun, rekomendasi justru diberikan kepada Fakhiri, yang selain bukan kader Golkar, hasil surveinya juga rendah.

“Demikian pula di Sumut, Sulsel, Jatim, Jabar, Jateng, dan puluhan calon bupati dan walikota lainnya yang bernasib serupa. Mereka berjuang untuk menang, tetapi akhirnya diabaikan,” lanjut Lisman.

Lisman juga menegaskan bahwa kebijakan DPP Golkar ini, jika terus berlanjut, akan merusak partai dalam jangka panjang, terutama pada Pemilu 2029. “Kalau begini, artinya Airlangga dan DPP secara tidak langsung ingin menghancurkan Golkar di 2029, karena selama ini salah satu potensi kemenangan PG adalah banyaknya kader yang menjadi kepala daerah,” tegasnya.

Melalui media, Lisman menyerukan kepada kader-kader Golkar yang merasa terzalimi untuk bersama-sama melakukan somasi dan Gerakan Bela Kader ke DPP PG. Ia mendesak Ketua Umum agar merevisi beberapa rekomendasi yang telah diterbitkan dan menunjuk kader potensial untuk maju di Pilkada, khususnya mereka yang memiliki kemauan dan elektabilitas tinggi seperti Paulus Waterpauw, Ijeck, dan Taufan Pawe.

“Kami menghimbau para kader Partai Golkar untuk tidak takut membela hak mereka. Semua kader memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan keadilan, apalagi Munas akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan. Kita akan menggugat kebijakan DPP yang tidak membela kadernya nanti di Munas,” pungkas Lisman.

Sumber: beritapolitik.id

Tutup