Judi Online Masalah Krusial yang Melilit Rakyat, Anggota DPR Mulyadi: Harus Jadi Atensi Pemerintah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa ”tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Sayangnya, kebijakan anggaran pemerintah hingga kini masih belum bisa mengatasi beberapa masalah krusial yang melilit rakyat. Khususnya soal ketersediaan lapangan kerja yang berujung pada kemiskinan ekatrim.
Demikian disampaikan Anggota Banggar DPR RI, Mulyadi dalam keterangan tertulisnya seusai mengikuti Rapat di gedung DPR RI, beberapa waktu lalu.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan, hingga kini belum ada langkah nyata yang dirasakan masyarakat terkait kondisi ekonomi yang sulit,” kata Mulyadi.
“Saya sampaikan aspirasi konstituen di Dapil Kabupaten Bogor. Pekerjaan sangat sulit, bahkan banyak masyarakat yang kesulitan beli beras,” lanjutnya.
Mulyadi kembali mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan data-data statistik yang saat ini ada. Ia pun meminta agar definisi kemiskinan harus di reset ulang agar benar-benar mencerminkan kondisi real di masyarakat.
“Supaya kebijakan dan orientasi pembangunan betul betul tepat sasaran, penyelesaiannya tepat sasaran dan stakeholder di daerah dilibatkan,” cetusnya.
Dampaknya, kata Mulyadi, di saat menjamurnya berbagai aplikasi pinjaman online, banyak masyarakat yang terjerat utang pinjol.
“Dengan tingkat suku bunga yang mencekik menyebabkan banyak masyarakat mengalami nasib yang mengenaskan,” tutur dia.
Belum lagi, kata Mulyadi, saat ini masyarakat Indonesia sudah kecanduan judi online.
“Berdasarkan riset terakhir masyarakat Indonesia jadi penggemar judi online nomor satu. Ini sangat mengerikan,” ungkapnya.
Mulyadi menekankan agar pemerintah tak hanya bersuara mengingatkan soal maraknya dan bahaya judi online.
“Ini harus jadi atensi serius dari pemerintah. Kebijakan dan instrumen yang dibuat bisa tepat sasaran,” tandasnya.
