Soal Tapera, Menteri PUPR Basuki: Saya Menyesal
Menteri PUPR yang juga merupakan Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, menyesalkan soal program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ramai disorot publik lantaran iurannya dipotong dari gaji karyawan.
Basuki mempertanyakan terkait aturan main Tapera yang terkesan tergesa-gesa. Awalnya Basuki menyampaikan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah dikucurkan dana APBN mencapai Rp 105 triliun dari APBN.
Basuki membuat kalkulasi dana Tapera bisa terkumpul hingga Rp 50 triliun dalam 10 tahun ke depan.
“Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa. Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legowo lah,” ucap Basuki usai rapat kerja Komisi V DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/6/2024).
“Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga, itu sudah Rp 105 triliun itu pun menarik uang berapa, 300-an lebih. Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR, Ketua MPR, untuk diundur, menurut saya, saya udah kontak Bu Menteri Keuangan juga, kita akan itu,” tambahnya.
Sebelumnya, kelompok buruh juga meminta pemerintah untuk mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Buruh mengatakan kehadiran Tapera membuat potongan pendapatan setiap bulan yang mereka terima mencapai 12%.
“Karena buruh sudah dipotong hampir 12%, pengusaha sudah hampir dipotong 18%. Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1%, jaminan kesehatan 1%, PPh 21 pajak 5%, jaminan hari tua 2%, sekarang Tapera 2,5%, total mendekati hampir 12%,” ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam aksi tolak PP Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/6/2024).
