Minta Pengamanan Diperketat, Dani Ramdan Sebut Kabupaten Bekasi Tingkat Politiknya Tinggi

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengaku sistem informasi rekapitulasi pada aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) acap kali sering tidak bisa digunakan dan diakses saat sedang digunakan pada saat proses rekapitulasi pada rapat Pleno di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bekasi.

“Beberapa kali down, hari ini satu kali. Yang kedua memang karena jumlah yang sangat banyak TPS yang harus di hitung ulang ataupun di rekapitulasi kembali,” ungkap Dani Ramdan pada Rabu (21/02).

Menurutnya walaupun proses rekapitulasi pada rapat pleno tingkat Kecamatan sudah membuka lima panel sekaligus. Sekalipun waktu yang tersedia saat sedang dilakukannya proses Pleno yakni perhitungan suara, tetap tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, sambung Dani, tadi penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Bekasi meminta izin dan sudah menyurati kepada KPU Provinsi Jawabarat untuk dilakukannya penambahan panel bagi Kecamatan-kecamatan yang memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) jumlah yang banyak.

“Walaupun ini sudah di buka 5 panel, apalagi setelah hitung-hitungan kita dari sisa waktu yang tersedia, (rekapitulasi -red) tidak akan tercapai, Maka dari itu tadi KPU Kabupaten Bekasi sudah menyurati lagi ke KPU Jawabarat untuk meminta izin, untuk kecamatan-kecamatan yang jumlah TPS nya besar ini ditambah lagi panelnya,” ucap dia.

Dani menyebut dari 23 wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bekasi adapun tiga Kecamatan yang memang menjadi atensi pihaknya mengingat dari kondisi wilayah memiliki dinamika yang kuat terlebih tingkat politik yang tinggi dan jumlah penduduknya yang banyak.

“Dari 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi, ada yang tertentunya diperkuat pengamanan nya, mengingat karena tingkat politik nya tinggi, salah satunya Ini Tambun Selatan masuk dalam atensi kita,” kata Dani.

“Selain jumlah TPS yang banyak, memang dinamika nya tinggi disini, Lalu di Kecamatan Cikarang Barat dan tadi Kecamatan Cibitung. Ada tiga Kecamatan Iya yang sejauh ini itu dalam atensi kita,” sambungnya.

Meski begitu, terdapat tiga Kecamatan yang menjadi atensi untuk dilakukannya penebalan pengamanan yang lebih ketat, Dani bilang jumlah personil juga disiagakan dan akan ditambah.

“Meski ada 3 Kecamatan yang menjadi atensi, Nantinya pengamanan akan dilakukan lebih ketat ditambah akan ada penebalan sejumlah personil. Akan tetapi kami terus memantau seluruh Kecamatan kita pantau,” ungkap Dani.

Sementara itu, proses rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu 2024 terus dilakukan perhitungan secara berjenjang. Terkini, proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan di Kabupaten Bekasi tengah dilakukan proses perhitungan.

Perhitungan suara itu meliputi mulai dari surat suara Pemilu calon Presiden,DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tengah berlangsung rekapitulasi di tiap masing-masing Kecamatan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi mengimbau agar pengawas pemilu tidak main-main saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan itu berlangsung. Kendati proses perhitungan suara bisa saja berpotensi terjadinya mala praktek kecurangan pada saat dilakukanya proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan.

“Kita minta jajaran Panwascam dan PKD agar serius mengawal proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat masing-masing Kecamatan yang berlangsung serentak se-Kabupaten Bekasi,” kata Khoirudin selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi pada Bawaslu Kabupaten Bekasi pada Rabu (21/02).

Dia meminta kepada seluruh satuan petugas pengawas Pemilu 2024 di tingkat kecamatan khususnya pada masing-masing tiap Panwascam se-Kabupaten Bekasi agar tetap menjaga integritas.

“Artinya misalkan suara peserta pemilu di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dapat 10, saat pleno juga 10. Semuanya harus sama sesuai, terlebih pelaksanaan nya harus mengikuti aturan dan tetap awasi proses perhitungan karena bisa saja adanya potensi terjadi kecurangan,” tukasnya

Tutup