Waduh! Meutya Hafid Sebut Muhaimin Iskandar Tak Konsisten Usai Kritik Anggaran Alutsista
terkenal.co.id – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyebut calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tidak konsisten usai mengkritik anggaran pertahanan dalam pengadaan alat perang atau alutsista.
Meutya Hafid menilai jika Cawapres Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin itu sebelumnya telah menyepakati perihal postur anggaran pertahanan.
Oleh karena itu, Meutya Hafid menilai jika Muhaimin Iskandar Tak konsisten sejak Pilpres.
“Cak imin tahu persis kita membutuhkan alutsista. Mungkin ini salah satu bentuk inkonsistensi Cak Imin sejak pilpres,” ujarnya kepada awak media, Kamis, 4 Januari 2024 kemarin.
Untuk diketahui bahwa sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengkritik banyaknya uang negara yang digunakan untuk membeli alutsista.
Hal ini disampaikan oleh Cawapres Cak Imin yang menyatakan bahwa saat ini tidak dalam kondisi perang.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa tersebut lebih memilih digunakan untuk pertanian.
Lebih lanjut, Meutya yang juga Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, itu menambahkan bahwa Cak Imin seharusnya paham dengan anggaran pertahanan tersebut.
Secara tegas, Meutya menyatakan bahwa Cak Imin yang juga salah satu anggota Komisi I, dan telah berkiprah sejak tahun 1999 di DPR RI.
“Saya yakin Cak Imin paham. Cak Imin menjabat ketum partai saja hampir 10 tahun. Beliau juga anggota DPR sejak tahun 1999, pernah pimpinan DPR, pernah menteri pula. Cak Imin juga adalah anggota Komisi 1 yang membidangi luar negeri-geopolitik dan pertahanan termasuk ikut memberi persetujuan terhadap postur anggaran pertahanan,” tegasnya.
Maka itu, Meutya Hafid menilai jika Cak Imin berubah sikap ketika Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan (Menhan) RI saat ini menjadi lawannya dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Saya menilai pernyataan beliau bukan karena tidak paham namun memiliki intensi lain terhadap Menhan yang saat ini menjadi calon Presiden,” pungkasnya.
“Setelah inkonsistensi terhadap IKN. Mungkin ini adalah jalan politik yang harus ditempuh Cak Imin setelah mengusung perubahan di Pilpres 2024. Masyarakat bisa menilai sendiri,” lanjutnya.(*)
Editor: Mishbahul Anam