Anggaran Silpa Pemerintah Kabupaten Bekasi Tembus Rp 637 Miliyar
terkenal.co.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menerangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 menyisakan sisa sebesar Rp 637 miliyar, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Kendati, laporan Silpa tersebut sifatnya masih sementara. Karena, masih terdapat dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang hingga kini laporannya masih terus berproses.
“Laporan realisasi anggaran ini masih bersifat sementara karena masih ada yang belum terlaporkan seluruhnya yaitu dari dana bos,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi Hudaya yang diunggah karawangbekasi.disway.id pada Rabu (03/01/2024) dikutip terkenalcoid.
Lebih lanjut, Ia menerangkan secara akumulasi presentase penyerapan terhitung mulai dari Silpa tahun 2022 sebanyak Rp1 triliun dan APBD 2023 sebesar Rp6,2 triliun, pada tahun ini realisasinya menyerap sekitar Rp6,590 triliun atau kisaran 91,28 persen.
Tak hanya itu, Silpa pada tahun ini 2023, kata Hudaya lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Hal itu peningkatan serapan anggaran menjadi fokus utama dalam setiap rapat pimpinan (rapim) tujuannya untuk menekan angka Silpa.
“Ya setiap minggunya kami selalu melakukan rapat pimpinan yang dipimpin langsung Pak Pj bupati dan Pak sekda. Jadi ada perbaikan pada tahun 2023 meskipun belum maksimal dan harus ada evaluasi pada tahun 2024,” terangnya.
Ia menyampaikan di dinas teknis dibidang infrastruktur serapan anggaran yang juga terbilang besar penyerapanya yakni dari Dinas Sumberdaya Air Binamarga dan BinakontruksiĀ berhasil serapannya mencapai 97%. dari total anggaran Rp 609 miliar.
Kemudian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dari anggaran Rp. 316 miliyar terserap mencapai 96,52%. Lalu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari total anggaran Rp. 498 miliyar terserap 96,35%.
Sementara itu, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menyatakan bahwa serapan anggaran tahun ini dapat mencapai tingkat maksimal jika dana BOS sudah terhitung.
Hal tersebut merupakan mencerminkan bahwa kerjasama seluruh organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam memaksimalkan pencapaian program kerja.
“Jadi bukan hanya dapat untuk menyerap anggaran melainkan bisa menyelesaikan sejumlah program untuk kemasyarakatan,” ujarnya.
Dari APBD yang sudah digelontorkan pada 2023, kata Dani, penurunan angka kemiskinan cukup signifikan.
Selain itu, angka stunting juga mengalami penurunan dari 17 persen menjadi 13 persen.
Lalu penurunan angka stunting yang mencapai 13 persen yang awalnya mencapai 17 persen.
Selanjutnya, angka pengangguran juga berhasil menurun berkat kerjasama dengan pihak swasta.
“Alhamdulillah sejumlah persoalan bisa terselesaikan meskipun belum maksimal. Setidaknya pada 2024 ini kami akan lanjutkan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.