Pemerintah Kabupaten Bekasi Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Penerapan WFH Akibat Polusi di Jakarta
terkenal.co.id – Pemerintah Kabupaten Pemalang tengah menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penerapan work from home (WFH) akibat polusi yang terjadi di Jakarta.
Diketahui bahwa saat ini penerapan work from home (WFH) masih dalam tahapan kajian.
Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyikapi hal tersebut saat ini tengah menunggu penerapan kebijakan tersebut.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji penerapan sistem Work From Home di lingkungan Pemkab Bekasi.
“Terkait WFH tersebut, sedang dikaji implementasinya seperti apa,” terangnya pada Selasa, 22 Agustus 2023.
Hal senada juga turut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi.
Dedy menilai bahwa penerapan WFH masih dalam kajian Kemendagri. Jika nantinya telah ditetapkan, WFH bisa segera dilaksanakan.
“Jumat lalu saya sendiri yang mengikuti rapat dengan Kemendagri terkait WFH. Ada sejumlah masukan dari daerah terkait ini, namun demikian penerapannya masih menunggu dari Kemendagri,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya bahwa polusi udara di DKI Jakarta tengah menjadi sorotan publik.
Hal demikian terjadi lantaran tingginya tingkat pencemaran udara yang ditimbulkan.
Kondisi polusi udara ini juga tururt menjadi perhatian pemerintah pusat dengan adanya kebijakan WFH.
Dalam penerapannya, kebijakan ini turut melibatkan daerah lainnya yang masuk dalam aglomerasi Jabodetabek, termasuk Kabupaten Bekasi.
Dalam rapat koordinasi dengan Kemendagri, Dedy mengatakan bahwa polusi juga turut terjadi di daerah sekitar ibu kota, termasuk Kabupaten Bekasi.
Pada pembahasan tersebut, polusi setidaknya ditimbulkan oleh dua faktor yakni operasional industri dan kendaraan bermotor.
Adanya polusi udara sendiri disebabkan karena tingginya mobilitas penduduk di kawasan Jabodetabek.
Dedy menuturkan bahwa Kabupaten Bekasi turut menyumbang polusi udara dikarenakan tingginya mobilitas penduduk serta industri.
“Bekasi juga termasuk tinggi, karena ada industri juga mobilitas penduduk. Dari yang pergi bekerja atau yang sekadar mengantar anak sekolah. Turut menyumbang polusi udara. Sehingga wacana WFH muncul,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Dedy sendiri belum bisa memastikan skema teknis dari penerapan WFH termasuk Dinas mana saja yang nantinya akan menjalani WFH, belum bisa dipastikan.
“Namun yang jelas WFH ini tidak mengganggu proses pelayanan publik,” imbuhnya.
Dedy menambahkan, penerapan WFH akan mengadopsi kebijakan pembatasan pada saat pandemi covid-19 lalu. Karena penyumbang tertinggi polusi berasal dari asap kendaraan, maka fokus utama WFH ini yakni pembatasan mobilitas penduduk.
“Termasuk di Bekasi di mana aktivitas mobilitas tinggi sehingga produksi karbon juga besar. Maka kerangka kebijakannya mengadopsi saat covid-19 lalu. Tinggal bagaimana kajian teknisnya nanti dari Kemendagri,” tukasnya.(*)
Editor: Mishbahul Anam
