OPINI: Demokrasi yang Demokratis

terkenal.co.id – Perhelatan pemilu semakin dekat, seyogyanya masyarakat terlibat dalam segala dinamika politik yang berlangsung di negeri ini. di persimpangan, masyarakat boleh memilih jalan masing-masing, kiri atau kanan. Karena demokrasi adalah hak bagi setiap orang atau kebebasan menentukan sikap secara berdaulat.

Tak layak Demokrasi yang berdasar pada Pancasila yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan elit politik atau kelompok partai. Kita harus membangun demokrasi terdidik bukan hanya terpimpin. Mengedepankan kedaulatan rakyat yang berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila.

Bunyi dari “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai sila ke 5 bukan sekedar bicara soal pangan dan sandang tapi menyiratkan pada sila sebelumnya yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang juga bicara soal permusyawaratan perwakilan secara hikmat kebijaksanaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesi. Lebih sederhana nya, masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yg sama dalam menentukan pilihannya dalam pemilu.

Munas JMSI ke-II: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Soroti Tantangan Era Media Sosial dan AI

8 jam

Hanya sebatas asumsi liar yang ingin saya kemukakan disini, andai saja pemilu di putuskan oleh MK dengan proporsional tertutup maka sudah sangat lazim dan jadi rahasia umum bahwa demokrasi akan di Giring pada sentral politik yg transaksional yang lebih buruk. Bukan dikalangan masyarakat saja tetapi di kalangan elite partai. Pribasa yang mengatakan “Yang Punya Uanglah Yang Akan menang” akan sangat jelas terjadi.

Bank Indonesia memperpanjang masa berlaku kebijakan keringanan pembayaran kartu kredit

9 jam

Memang tidak bisa menutup mata, putusan proporsional terbuka juga terjadi transaksi politik atau money politik, namun ini masih mending dibandingkan dengan pola transaksi yg lebih besar di kalangan elite politik. Lebih parahnya lagi akan memicu kerajaan kerajaan kecil ditubuh partai yang otoriterian dan Nepotisme, Karena Yang membuat standar dan kualifikasi terhadap caleg bukan lah rakyat melainkan partai.

Walau bagaimanapun kita sudah mulai terbiasa dengan demokrasi yang sedang berjalan, tinggal bagaimana kita menuntun masyarakat menuju masyarakat yang terdidik, sehingga kesadaran berdemokrasi bisa secara kolektif menuju pada demokrasi yg berkeadilan, penuh kebijaksanaan dan berkedaulatan rakyat seutuhnya, lebih singkatnya DEMOKRASI YANG DEMOKRATIS.

Oleh : Dede Irpan Apriandi S. Pd