Simak! Ini Komentar 3 Pimpinan DPRD Terkait Figur Calon Pj Bupati Bekasi
terkenal.co.id – Baru-baru ini Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi di media massa, nampak berbeda pendapat tentang usulan rekomendasi calon Pj Bupati Bekasi periode Mei 2023 – 2024.
Salah satunya Muhammad Nuh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Fraksi PKS, menepis isu tidak memasukkan nama Dani Ramdan kembali menjadi calon Pj Bupati Bekasi.
“Kita tidak merespon orang itulah, artinya kita merespons lembaga. Mungkin, bisa jadi karena beliau tidak ikut,” kata Muhamad Nuh kepada wartawan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (17/5/2023).
M. Nuh mengatakan bahwa nama Dani Ramdan telah dimasukan usulan rekomendasi, untuk kembali menjabat sebagai calon Pj Bupati Bekasi berdasarkan surat nomor: RT.04/602-DPRD/2023 tertanggal 5 April 2023 yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Gini, kan ada dua yang pertama memang kita mengajukan, itu sudah berlaku. Kemudian setelah itu datang surat dari Kemendagri, kemudian disitu fraksi sepakat bahwa surat usulan yang pertama itu dianulir disebabkan karena ada suatu alasan karena Kemendagri tidak menganggap surat yang pertama disebabkan karena turunnya surat terbaru dari Kemendagri,” katanya.
Karena munculnya surat terbaru dari Kemendagri itu, DPRD Kabupaten Bekasi kembali melakukan rapat pimpinan untuk mengajukan nama-nama yang bakal menjadi Penjabat Bupati Bekasi yang akan habis masa jabatannya di bulan Mei 2023 ini.
“Dari surat yang terbaru fraksi-fraksi sepakat mengusulkan tiga nama Pj bupati selanjutnya. Pertama Yana, kedua Dani Ramdan, ketiga Koswara,” tegasnya.
Sementara muncul kembali selang 1 hari di media massa mencuat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Soleman tetap pada pendiriannya yang berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak memperpanjang Dani Ramdan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bekasi. Meskipun Pimpinan DPRD asal Fraksi PKS, Muhammad Nuh tetap mendukung Dani Ramdan di perpanjang.
“Innalillahi, masa yang menjadi pemimpin di Kabupaten Bekasi, di berikan lagi yang tidak bisa bekerja. Ini menjadi preseden buruk. Dan PKS ingin Kabupaten Bekasi menjadi buruk, karena ingin usulan mereka Dani Ramdan menjabat kembali, agar di perpanjang Kemendagri,” kata Soleman yang dikutip dari berbagai media.
Melihat sikap itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi akhirnya membuka suara kepada publik. Pihaknya menanggapi hal tersebut dengan normatif sesuatu yang biasa terhadap pro dan kontra.
“Jadi begini apapun itu ada pro dan kontra di publik, saya pikir sesuatu yang wajar karena biar bagaimanapun Kabupaten Bekasi tuh selalu berisik kalo tidak berisik bukan Bekasi,” kata BN Holik Qodratullah pada Jumat, (19/05/2023) sore.
Lebih lanjut, kata BN Holik ia menyarankan kritikan itu harus yang sifatnya membangun demi kebaikan menjadi postif.
“Setiap orang yang punya suatu kedudukan dibidang apapun harus siap mental, akan tetapi berisiknya mudah-mudah hal yang positif, boleh menyalahkan tetapi memberikan masukan jangan hanya bisa menyalahkan kemudian menyudutkan tanpa memberikan masukan,” BN Holik Qodratullah kepada wartawan.
Legislator Fraksi Gerindra ini melihat sosok seseorang itu jangan hanya personal kesalahannya tapi apa yang sudah diperbuat untuk Kabupaten Bekasi. Kendati demikian, harus melihat secara keseluruhan dalam arti melihat secara global pada umumnya.
“Jadi saya berharap supaya tingkat politik di Kabupaten Bekasi menjadi berkembang manakala memberikan sesuatu masukan kritikan yang membangun dengan tanpa maksud hanya mengajar atau menyudutkan personal dengan demikian jadi kita melihat secara global orang ini sudah baik, orang ini sudah berbuat, mungkin saja tak ada gading yang tak retak setiap orang tidak sempurna pasti ada kelemahan nya,” ujarnya.
“Tapi kita melihatlah secara utuh dibalik kelemahannya dibalik kelebihannya, ya kita hargai kelebihannya saya pikir demikian,” sambungnya. (die)
Tinggalkan Balasan
