Sekolah Rakyat Siap Tampung Siswa Miskin Mulai Juli 2026
Pemerintah menargetkan penyelesaian 101 unit Sekolah Rakyat pada Juni 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Kantor Staf Kepresidenan, M. Qodari, menyatakan sekolah-sekolah tersebut diharapkan sudah dapat menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027.
Dalam program ini, para siswa dari keluarga miskin ekstrem akan mendapatkan berbagai fasilitas secara gratis, mulai dari asrama, layanan kesehatan, sarana pembelajaran digital, hingga kebutuhan pokok penunjang pendidikan.
Qodari menjelaskan, pembangunan tersebut merupakan bagian dari tahap kedua program Sekolah Rakyat permanen yang telah dimulai sejak tahun sebelumnya. Hingga awal 2026, progres pembangunan disebut berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.
“Sehingga dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (25/3/2026).
Ia menambahkan, pembangunan tahap kedua ini melanjutkan tahap pertama berupa Sekolah Rakyat rintisan yang telah diresmikan sebelumnya. Awalnya, pemerintah menargetkan pembangunan 104 sekolah, namun saat ini baru 101 unit yang diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dulu.
Adapun tiga lokasi yang belum dibangun berada di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil, yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada Oktober 2026.
Distribusi pembangunan Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Sebaran ini ditujukan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan, termasuk di daerah tertinggal dan kepulauan.
Selain aspek pendidikan, proyek ini juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Pembangunan tahap kedua diperkirakan menyerap sekitar 58 ribu tenaga konstruksi, serta membuka sekitar 5.200 lapangan kerja baru bagi tenaga pendidik setelah seluruh sekolah mulai beroperasi.
Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa per tahun. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, bekerja sama dengan BUMN Karya dan sektor swasta.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA yang ditujukan bagi keluarga dalam kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan di Indonesia.
