Prabowo Kritik Belanja Pemda: Rakyat Butuh Jembatan, Bukan Mobil Mewah
Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menilai masih terdapat praktik belanja yang tidak efisien dan jauh dari prioritas publik.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkap adanya pengadaan mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis hingga mencapai Rp8 miliar. Angka tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar.
Menurutnya, masih banyak kebutuhan mendesak masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa yang justru sering terabaikan. Ia menilai hal ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pengalokasian anggaran daerah.
“Banyak biaya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat tidak dilaksanakan. Rakyat sampai harus bersuara keras agar kebutuhan dasar seperti jembatan bisa diperhatikan,” ujar Prabowo dalam sesi dialog bersama jurnalis di Hambalang.
Ia juga mempertanyakan pengelolaan dana desa serta anggaran yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana publik.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut. Ia bahkan menyatakan siap mengambil tanggung jawab jika daerah tidak mampu mengoptimalkan anggaran secara tepat.
“Kalau memang tidak berjalan, ya kita harus berani mengevaluasi. Kita harus terbuka dan fair dalam melihat masalah ini,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya memilih menggunakan kendaraan dinas produksi dalam negeri dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Ia menyebut mobil Maung yang digunakannya memiliki nilai sekitar Rp700 juta hingga Rp1 miliar setelah penyesuaian.
Hal ini, menurutnya, menjadi contoh bahwa efisiensi tetap bisa dilakukan tanpa mengurangi fungsi dan keamanan. Ia menilai pengeluaran besar tidak selalu mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan seluruh kepala daerah agar memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran publik harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai anggaran hanya habis untuk fasilitas pejabat, sementara kebutuhan rakyat belum terpenuhi. Tugas utama kita adalah melayani masyarakat,” pungkasnya.
