Kerja dari Rumah Bisa Hemat Energi, Ini Hitungan Pemerintah
Pemerintah tengah menggodok kebijakan kerja fleksibel berupa work from home (WFH) minimal satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari strategi efisiensi nasional. Langkah ini dipertimbangkan untuk menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan kerja jarak jauh berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi. Berdasarkan perhitungan awal, konsumsi BBM dapat ditekan hingga sekitar 20 persen dalam satu hari penerapan.
“Kalau dihitung kasar, penghematannya bisa sekitar seperlima atau 20 persen per hari,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Sabtu (21/3/2026).
Ia menjelaskan, skema kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) mampu mengurangi mobilitas harian masyarakat, yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya konsumsi BBM, terutama di kawasan perkotaan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa wacana penerapan WFH masih berada pada tahap perumusan dan belum menjadi kebijakan final. Pemerintah saat ini masih menyusun berbagai skenario implementasi yang tepat.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden dalam sidang kabinet untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.
Prasetyo juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan gangguan pasokan BBM. Fokus utama pemerintah adalah mengoptimalkan pola kerja agar lebih efisien dan adaptif terhadap situasi global.
Meski demikian, penerapan WFH nantinya akan dilakukan secara selektif. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, industri, dan perdagangan diperkirakan tidak akan sepenuhnya menerapkan skema ini.
Sebagai langkah awal, pemerintah telah lebih dulu menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) pada 25–27 Maret 2026, bertepatan dengan periode pascalibur Lebaran. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mengurangi konsumsi energi, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Selain efisiensi energi, fleksibilitas kerja juga dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan, sehingga berdampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
Pemerintah menegaskan akan terus mengkaji kebijakan ini secara komprehensif sebelum diterapkan secara luas, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi, produktivitas, dan pelayanan publik.
