Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat sebagai langkah strategis untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Usulan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), sebagai respons atas meningkatnya ketidakpastian global, khususnya di sektor energi.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah proaktif guna menekan konsumsi energi nasional, meskipun kondisi Indonesia saat ini relatif stabil.
“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman. Kita bersyukur kita aman, tapi kita harus tetap melakukan upaya untuk mengurangi konsumsi BBM,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi, termasuk penerapan sistem kerja fleksibel seperti WFH, perlu mulai dipertimbangkan secara serius sebagai bagian dari strategi nasional.
Ia juga menyoroti dinamika global, terutama di kawasan Eropa dan Timur Tengah, yang berpotensi memicu kenaikan harga energi dan berdampak pada harga pangan.
Sebagai perbandingan, Prabowo mencontohkan langkah yang diambil Pakistan dalam menghadapi krisis energi, seperti penerapan WFH hingga 50 persen, pengurangan hari kerja menjadi empat hari, hingga pemangkasan berbagai pengeluaran pemerintah.
Langkah efisiensi lainnya meliputi pembatasan penggunaan kendaraan dinas, penghentian belanja barang tertentu, serta pengurangan kegiatan seremonial dan perjalanan luar negeri.
“Langkah-langkah tersebut bisa menjadi bahan kajian bagi kita untuk merumuskan strategi penghematan yang efektif,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19, di mana sistem kerja dari rumah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menekan konsumsi BBM.
Ia pun meminta para menteri koordinator untuk segera mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan serupa, termasuk opsi pengurangan hari kerja bagi ASN.
Selain berdampak pada efisiensi energi, Prabowo menilai kebijakan ini juga berpotensi memperkuat kondisi fiskal negara, khususnya dalam menjaga keseimbangan APBN agar defisit tidak melebar.
Dalam arahannya, ia turut menyoroti potensi kebocoran anggaran akibat ketidakefisienan administrasi. Melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis teknologi (GovTech) yang dikoordinasikan Dewan Ekonomi Nasional, pemerintah menargetkan pengurangan kebocoran hingga 40 persen.
Di akhir pernyataannya, Prabowo mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terburuk di tengah dinamika global, termasuk potensi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
