Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai aksi boikot terhadap produk-produk yang dianggap pro-Israel bukanlah solusi untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, khususnya agresi yang terjadi di Gaza.
Menurutnya, gerakan boikot justru berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang cukup serius di dalam negeri, terutama bagi dunia usaha dan para pekerja di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin saat menghadiri acara silaturahmi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta pada Jumat.
“Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di sana. Boikot ini bukan jalan keluar,” ujar Nasaruddin.
Ia mengungkapkan bahwa dampak aksi boikot sudah mulai dirasakan oleh pekerja di sektor usaha. Bahkan, sekitar 3.000 karyawan di Indonesia dilaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari salah satu jaringan restoran cepat saji akibat penurunan aktivitas bisnis.
Nasaruddin menilai kondisi tersebut membuat umat Islam justru mengalami kerugian ganda.
“Ini berarti umat Islam dua kali rugi. Di sana dibantai, di sini di-PHK,” katanya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia usaha, ia juga mengaku pernah mengundang sejumlah pelaku bisnis ke Masjid Istiqlal untuk memberikan dukungan kepada para pengusaha yang terdampak aksi boikot.
Menurutnya, keberlangsungan dunia usaha menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Tanpa dunia usaha, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Yang paling banyak membayar pajak dan membantu operasional negara ini adalah para pengusaha. Kalau pengusaha diserang dari berbagai sisi, bagaimana negeri ini bisa besar,” ujarnya.
Gerakan boikot terhadap produk yang diduga memiliki keterkaitan dengan Israel memang menguat di berbagai negara setelah konflik antara Hamas dan Israel kembali memanas di Gaza.
Aksi tersebut mulai ramai sejak akhir 2023 sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus upaya memberikan tekanan ekonomi kepada Israel.
Di Indonesia sendiri, sejumlah merek makanan dan minuman cepat saji sempat menjadi sasaran boikot yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
