Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengesahkan sebuah resolusi yang mendesak Iran segera menghentikan serangan militernya terhadap sejumlah negara di kawasan Teluk, Rabu (11/3/2026). Keputusan tersebut diambil dalam sidang resmi yang membahas meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah.
Resolusi itu disetujui oleh 13 negara anggota DK PBB. Sementara dua anggota tetap, yakni Rusia dan China, memilih abstain sebagai bentuk keberatan terhadap isi dokumen yang dinilai tidak mencerminkan keseluruhan situasi konflik.
Dalam dokumen tersebut, DK PBB meminta Iran segera menghentikan seluruh aksi militer terhadap sejumlah negara di kawasan Teluk, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Yordania.
Selain itu, resolusi tersebut juga menyoroti tindakan Iran yang dianggap mengganggu jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Perairan tersebut merupakan salah satu jalur strategis dunia yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global.
Dalam dokumen resolusi itu, DK PBB secara tegas mengecam ancaman Iran terhadap keamanan jalur energi internasional.
“Mengutuk setiap tindakan atau ancaman oleh Republik Islam Iran yang bertujuan menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz,” demikian isi kutipan dokumen resolusi tersebut.
Namun, resolusi ini langsung menuai kritik karena tidak menyebut serangan militer awal yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Serangan tersebut dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat tinggi negara itu. Ketiadaan poin tersebut menjadi alasan utama Rusia dan China tidak memberikan dukungan penuh terhadap resolusi tersebut.
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengecam keras keputusan DK PBB. Ia menilai resolusi tersebut tidak adil karena mengabaikan fakta bahwa negaranya lebih dulu menjadi sasaran serangan militer.
Menurut Iravani, Iran hanya melakukan langkah defensif setelah serangan yang menewaskan ribuan korban. “Serangan terhadap kami dimulai dengan pembunuhan pemimpin tertinggi dan para pejabat, yang menyebabkan kematian ribuan korban,” ujarnya.
Ia juga memaparkan data yang diklaim berasal dari pemerintah Iran, yang menyebut serangan militer sejak akhir Februari telah menewaskan 1.348 warga sipil, melukai sekitar 17.000 orang, serta menghancurkan sekitar 19.000 lokasi sipil.
Di sisi lain, negara-negara yang mendukung resolusi menilai langkah DK PBB penting untuk menjaga stabilitas kawasan Teluk yang menjadi jalur vital perdagangan dan distribusi energi dunia. Hingga kini, ketegangan di Selat Hormuz masih berlangsung, dengan Iran menegaskan langkahnya di kawasan tersebut merupakan respons defensif atas serangan Amerika Serikat dan Israel.
