Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memaparkan sejumlah langkah pembenahan yang tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam acara buka puasa bersama dengan insan pers di Gedung Graha Pariwisata, Desa Sertajaya, Cikarang Timur, Kamis (12/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Asep menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus mengawal komunikasi publik yang sehat.
“Peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan konstruktif,” ujarnya.
Asep menjelaskan, sejak menjabat sebagai Plt Bupati Bekasi sekitar dua setengah bulan terakhir, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga penataan kawasan perdagangan.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penataan kawasan Sentra Grosir Cikarang (SGC) melalui relokasi aktivitas pasar tumpah ke Pasar Baru Cikarang.
Menurutnya, proses relokasi tersebut dapat berjalan lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pedagang, masyarakat, hingga peran media dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Penataan ini tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Ada kerja sama dengan pedagang, masyarakat, serta dukungan dari rekan-rekan media sehingga proses relokasi dapat berjalan dengan baik,” kata Asep.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berencana melanjutkan penataan kawasan tersebut agar menjadi lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.
Bahkan kawasan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu pasar tumpah terbesar di Jawa Barat dengan luas sekitar 2,6 hektare.
Selain penataan kawasan perdagangan, Pemkab Bekasi juga melakukan pembenahan sistem perizinan melalui penguatan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
“Jika pelayanan publik kita baik, tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menarik investasi untuk masuk ke Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
Asep juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah melakukan audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memastikan pengelolaannya berjalan secara profesional serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp649 miliar sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita harus membangun super team yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta rekan-rekan media,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan media.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan media perlu terus dibangun dalam rangka mendukung transparansi informasi serta penyampaian program pembangunan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan media yang ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah agar memenuhi persyaratan legalitas, termasuk terdaftar secara resmi di Dewan Pers.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan media harus terus dibangun, tidak hanya dalam kerja sama yang bersifat finansial, tetapi juga dalam penyampaian informasi, komunikasi publik, serta transparansi pemerintahan,” ujarnya.
