Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sekaligus menandatangani kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat. Penjelasan tersebut disampaikan saat acara buka puasa bersama sejumlah organisasi masyarakat Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengatakan penjelasan itu diberikan Presiden untuk menjawab berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat terkait kerja sama perdagangan tersebut.
Menurut Nusron, Prabowo juga memaparkan situasi global yang sedang dihadapi dunia, termasuk potensi dampak konflik di Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
“Presiden menjelaskan bagaimana kondisi global, kenapa Indonesia masuk BoP, serta bagaimana mengantisipasi dampak perang Iran agar tidak memicu krisis di dalam negeri, baik krisis pangan maupun energi,” kata Nusron.
Selain itu, Prabowo juga memaparkan alasan di balik keputusan Indonesia menandatangani Agreement Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat.
Nusron menjelaskan, kesepakatan tersebut berkaitan dengan potensi penerapan tarif tinggi terhadap produk Indonesia yang masuk ke pasar Amerika.
“Kalau kita dikenakan tarif sampai 32 persen, tentu produk Indonesia di Amerika akan jauh lebih mahal dan kurang kompetitif,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah menilai kesepakatan perdagangan tersebut diperlukan agar produk Indonesia tetap memiliki daya saing di pasar internasional.
Nusron menambahkan, dalam kerja sama tersebut Indonesia juga melakukan penyesuaian sumber impor sejumlah komoditas tertentu.
Ia mencontohkan impor bahan bakar minyak yang sebelumnya banyak berasal dari negara seperti Gabon, Nigeria, dan kawasan Timur Tengah, sebagian akan dialihkan dari Amerika Serikat.
Selain itu, impor kedelai yang selama ini dipasok dari Brasil dan Argentina juga akan sebagian dialihkan ke Amerika.
Menurut Nusron, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga hubungan perdagangan sekaligus menghindari kebijakan tarif yang merugikan Indonesia.
“Semua sudah dijelaskan oleh Presiden. Intinya kebijakan tersebut diarahkan untuk menghasilkan solusi yang saling menguntungkan,” kata Nusron.
